Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Di Kota Bontang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ahmad Yani Perumahan Halal Square Blok - C11 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara

Telepon:	054823010
Faksimile:	-
Email:	satpolpp.bontangkota@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	H. Ahmad Yani Y. S.Sos, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Haeruddin, S.Ag.
Jabatan:	Plt. Sekretaris
Alamat:	l. Mayjen DI Panjaitan, Api-Api, Bontang Utara
Telepon:	085247211697
Faksimile:	-
Email:	satpolpp.bontangkota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat. Efektivitas suatu Perda dan Perkada sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang memiliki tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan Perda dan Perkada tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Untuk memastikan bahwa penanganan terhadap pelanggaran tersebut berjalan secara profesional, terukur, dan akuntabel, diperlukan suatu sistem pendokumentasian yang baik melalui penyusunan kompilasi data hasil penanganan pelanggaran. Penyediaan data yang akurat dan terstruktur menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas tindakan penegakan hukum serta sebagai dasar dalam perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban umum di Kota Bontang. Kegiatan kompilasi data ini juga merupakan bagian dari implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah kepada publik. Melalui kompilasi data yang baik, Satpol PP Kota Bontang dapat menyajikan informasi yang valid mengenai pola pelanggaran, jenis tindakan penegakan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan. Di sisi lain, dinamika sosial dan perkembangan pembangunan di Kota Bontang menuntut adanya pengelolaan penegakan hukum yang berbasis data (data-driven enforcement). Dengan memiliki kompilasi data yang lengkap dan terukur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tren pelanggaran, menentukan prioritas penanganan, serta merumuskan kebijakan pembinaan dan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data ini sekaligus mendukung upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain sebagai alat evaluasi internal, hasil kompilasi data penanganan pelanggaran Perda dan Perkada juga akan menjadi bahan penting dalam penyusunan laporan kinerja, perencanaan program, serta penyempurnaan regulasi daerah. Ketersediaan data yang sistematis menjadi indikator bahwa Satpol PP Kota Bontang melaksanakan fungsinya secara profesional dan selaras dengan prinsip good governance. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan Kompilasi Data Hasil Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Bontang perlu diselenggarakan secara rutin dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum daerah serta memastikan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kompilasi Data Hasil Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan dokumentasi yang lengkap dan terstruktur mengenai seluruh bentuk penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan Satpol PP pada periode tertentu. 2. Memperkuat akuntabilitas kinerja Satpol PP, dengan menghadirkan data yang dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penegakan hukum daerah. 3. Mengidentifikasi jenis, pola, dan tren pelanggaran yang terjadi di masyarakat untuk mendukung analisis penyebab dan kecenderungan pelanggaran dari waktu ke waktu. 4. Menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data, baik dalam pembinaan, pencegahan, maupun tindakan penegakan Perda dan Perkada. 5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah, melalui penyediaan data yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengawasan dan penindakan di lapangan. 6. Mendukung koordinasi lintas unit dan instansi, dengan menyediakan informasi yang seragam, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam penyusunan program kerja. 7. Menjadi bahan evaluasi internal Satpol PP, untuk menilai kecepatan, ketepatan, serta konsistensi aparat dalam menangani pelanggaran sesuai SOP dan ketentuan hukum. 8. Memberikan bahan penyusunan laporan kinerja dan perencanaan program tahunan maupun jangka panjang, sesuai dengan prinsip good governance dan transparansi. 9. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penegakan hukum daerah yang lebih profesional dan terukur.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pelanggaran Tertib Lingkungan

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berdampak pada kebersihan, kelestarian, dan kenyamanan lingkungan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pelanggaran Tertib Sosial

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan ketertiban sosial dan perilaku masyarakat di ruang publik, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pelanggaran Tertib RTH, Taman, Dan Tempat Umum

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan ruang terbuka hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pelanggaran Tertib Sungai, Danau, Dan Saluran Air

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan atau aktivitas pada sungai, danau, dan saluran air yang tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pelanggaran Tertib Angkutan Jalan

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait ketertiban angkutan jalan, termasuk operasional dan penggunaan fasilitas umum, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pelanggaran Tertib Pemanfaatan BMD

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, atau penguasaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Pelanggaran Tertib Perizinan

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait perizinan usaha, reklame atau kegiatan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Pelanggaran Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian yang tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Pelanggaran Tertib Bangunan

   Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait perijinan, penggunaan, atau keberadaan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Pelanggaran Tertib Tempat Usaha Dan Usaha Tertentu

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait penyelenggaraan tempat usaha dan usaha tertentu yang tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Pelanggaran Tertib Bulan Ramadhan

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan dan Edaran Kepala Daerah terkait ketentuan ketertiban selama Bulan Ramadhan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Pelanggaran PKL

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pedagang kreatif lapangan terkait lokasi, dan tata cara berjualan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Pelanggaran Tertib Jalan Dan/Atau Trotoar

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait penggunaan jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai peruntukannya, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Pelanggaran Ketentraman Masyarakat

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman masyarakat, termasuk aktivitas, perilaku, atau kejadian yang mengganggu rasa aman dan ketenangan masyarakat, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Pelanggaran Tertib Kesehatan

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan ketentuan kesehatan masyarakat, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Pelanggaran Tertib Tata Ruang

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
17. Pelanggaran Reklame

    Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah terkait ijin, tata cara pemasangan, penyelenggaraan, atau keberadaan reklame yang tidak sesuai ketentuan, yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pelanggaran

   Jumlah Pelanggaran adalah total seluruh kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tercatat dan ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan hasil patroli, pengawasan, penertiban, dan/atau laporan masyarakat.
2. Jumlah Pelanggaran K3

   Jumlah Pelanggaran K3 adalah total seluruh kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang berhubungan dengan aspek ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan, yang tercatat dan ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam periode tertentu.