Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Satuan Polisi Pamong Praja 2025

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Mustafa Kemal no.28, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551
Telepon: 082161118298
Faksimile: -
Email: lamselpolpp@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Maturidi, S.H

Penanggung Jawab Teknis
Nama: -
Jabatan: Sekertaris
Alamat: Jl Mustafa Kemal no,28
Telepon: -
Faksimile: -
Email: -

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan Perkada yang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban, ketentraman, serta perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemda sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014

Tujuan Kegiatan
1.) Menegakkan Perda dan Perkada 2.) Mengukur kinerja Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan dengan menghitung persentase penegakkan peraturan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan 3.) Memperoleh bahan evaluasi dan masukkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan politik yang berkualitas

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-12-01 s.d. 2024-12-31
Desain
2024-12-01 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2025-01-01 s.d. 2025-12-31
Pengolahan Data
2025-01-31 s.d. 2025-12-31
Analisis
2026-01-01 s.d. 2026-01-31
Diseminasi Hasil
2026-01-01 s.d. 2026-01-31
Evaluasi
2026-01-01 s.d. 2026-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran PerdaPelanggaran Perda yang diselesaikanJumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan1 tahun
Jumlah pelanggaran PerdaPelanggaran Perda yang teridientifikasi Satpol PPJumlah kasus pelanggaran Perda yang teridientifikasi Satpol PP1 Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
LAMPUNGLAMPUNG SELATAN
Metode Pengumpulan Data
Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Individu

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Evaluasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 100

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pelanggaran / Kejadian

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2026-05-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP
    Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah
  2. Jumlah Pelanggaran Perda yang Dilaporkan oleh Masyarakat atau Teridentifikasi oleh Satpol PP
    Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah

Indikator Kegiatan

  1. Persentase Pelannggaran Penegakkan Perda
    Perbandingan jumlah pelanggaran Perda yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran perda