Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Lengkap Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bangka Tengah

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Pemerintah, Jalan Titian Puspa 4, Koba. Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Rahmat Wibowo, S.T.,M.M

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ela Nurlaela A, S.T
Jabatan:	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alamat:	Komplek Perkantoran Pemerintah, Jalan Titian Puspa 4, Koba. Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
Telepon:	081274413466
Faksimile:	-
Email:	diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyediaan rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan hunian menjadi aspek mendasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan perumahan harus diarahkan untuk menjamin keterjangkauan, kelayakan, serta keberlanjutan lingkungan permukiman. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menekankan transformasi sektor perumahan melalui perluasan program berbasis keseimbangan supply dan demand, perbaikan tata kelola dengan pendekatan mission-based governance, serta penyediaan intervensi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan perumahan juga menekankan keterpaduan antara penyediaan rumah dan infrastruktur dasar permukiman, perluasan segmentasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta peningkatan efektivitas program berbasis data dan sasaran yang tepat. Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan jangka menengah berupa optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya jumlah rumah layak huni di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Peningkatan jumlah rumah layak huni tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan perumahan. Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kegiatan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni, Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis data sektoral bidang perumahan sekaligus mendukung pencapaian sasaran meningkatnya jumlah rumah layak huni. Melalui pendataan ini, pemerintah daerah dapat memetakan kondisi aktual hunian masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas perbaikan dan pembangunan. Hasil pendataan diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program perumahan yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Tujuan Kegiatan
1. Mengumpulkan data rumah tidak layak huni, rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus secara akurat dan sistematis. 2. Menyediakan basis data sektoral yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program perumahan yang tepat sasaran. 3. Mendukung peningkatan jumlah rumah layak huni sebagai indikator peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjamin keterpaduan antara penyediaan rumah dan infrastruktur dasar permukiman dalam perencanaan pembangunan. 5. Mendukung implementasi kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan perumahan berbasis data dan sasaran yang jelas

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.