Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) DI KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Alun -alun Utara No. 2 Purbalingga

Telepon:	(0281) 893225
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Trantibumtranmas dan Linmas
Alamat:	Jl. Alun-alun Utara No. 2, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
Telepon:	0281893225
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya Kompilasi Produk Administrasi Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang terstruktur, efisien, dan transparan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Purbalingga secara holistik dan berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
1. Mewujudkan sinergitas dengan stakeholder lainnya serta unsur kewilayahan dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, serta pelaksanaan patroli serta perlindungan masyarakat. 2. Untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar perangkat daerah. 3. Menyajikan suatu dokumen kegiatan yang akuntabel sesuai dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. 4. Dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan akurasi dalam melakukan analisa data guna untuk kepentingan evaluasi, perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pemantauan kegiatan, ketersediaan data yang berkualitas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 7

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pos Keamanan Keliling

   Pos yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan (RT). Pos kamling yang aktif digunakan masyarakat untuk jaga tangga juga sebagai media menjalin kemitraan dengan masyarakat guna meminimalisir dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
2. Aparat Pamong Praja

   Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat terdiri atas PNS dan PTO.
3. Pos Keamanan

   Pos keamanan yang ada di masing-masing kecamatan dan rumah dinas jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda)). Pos keamanan disamping berfungsi untuk penjagaan juga berfungsi bagi para tamu yang akan berkepentingan dinas bisa melaporkan serta meminta informasi tempat lokasi yang akan dituju,....
4. Aparat Perlindungan Masyarakat

   Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Aparat Pamong Praja

   perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat terdiri atas THL (Tenaga Harian Lepas) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Merespon keterbatasan tenaga Satpol PP....
2. Jumlah Pos Keamanan

   Pos keamanan adalah pos keamanan yang ada di masingmasing kecamatan dan rumah dinas jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah). Pos keamanan disamping berfungsi untuk penjagaan juga berfungsi bagipara tamu yang akan berkepentingan dinas bisa melaporkan serta memintainformasi tempat lokasi yang....
3. Jumlah Pos Kamling

   pos yang digunakan untuk menjaga keamanan lingkungan (RT). Pos kamling yang aktif digunakan masyarakat untuk jaga tangga juga sebagai media menjalin kemitraan dengan masyarakat guna meminimalisir dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Jumlah Aparat Linmas

   Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuan dibentuk aparat linmas....