Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. MT. Haryono No.18, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124

Telepon:	0541-760304 / 760305 / 760306
Faksimile:	0541-760303
Email:	dlh@kaltimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Jabatan:	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Alamat:	Jl. MT. Haryono No.18, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124
Telepon:	0541760304
Faksimile:	0541-760303
Email:	dlh@kaltimprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Setiap orang dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai hak dan berperan dalam mengajukan pengaduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dalam Pasal 157 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prosedur pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621|. Perbedaan pencemaran lingkungan hidup dengan perusakan lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengaduan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PermenLHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Penanganan pengaduan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PermenLHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan. Kegiatan verifikasi pengaduan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan dan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Tata cara pengaduan berdasarkan PermenLHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 dapat disampaikan dengan cara mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan atau dilakukan melalui Media Pengaduan (telepon, surat, pesan singkat, dll) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat 5. Pengaduan disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaduan tersebut dapat juga disampaikan melalui kepala desa/lurah atau camat setempat. Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab. Dalam hal pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 26 PermenLHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/ 3/2017, Instansi yang bertanggung jawab melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut pengaduan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan (tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan uji laboratorium). Rekomendasi tindak lanjut verifikasi berdasarkan Pasal 25 PermenLHK Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 dijadikan pertimbangan bagi pejabat pemberi tugas dalam tindak lanjut penanganan pengaduan. Tindak lanjut penanganan pengaduan dimaksud dapat berupa: a. penerapan sanksi administrasi; b. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; c. penegakan hukum pidana; d. pelimpahan kepada bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi penanggung jawab; dan/atau e. pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Dalam Pasal 157 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu air ; berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan mutu air; menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; serta mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui penerapan instrumen hukum lingkungan diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Tujuan Kegiatan
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh kegiatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup oleh sejumlah perusahaan/dunia usaha yang melaksanakan kegiatan/operasional di Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada kewenangan Provinsi Kalimantan Timur dan/atau yang berada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup/ Instansi menangani lingkungan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur antara lain: 1. Penaatan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/dunia usaha; 2. Penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. 3. Terjalinnya koordinasi antara instansi lingkungan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sehingga adanya persepsi yang sama dalam penanganan pengaduan di daerah masing-masing.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.