Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Inspeksi, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Telepon:	(024)3540767
Faksimile:	(024)3540767
Email:	bpkad@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Jabatan:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Alamat:	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	0243540767
Faksimile:	0243540767
Email:	bpkad@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Menyediakan data / informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan dalam rangka meningkatkan Kualitas perbendaharaan

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data dan Informasi mengenai perencanaan anggaran daerah Pemerintah Kota Semarang

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rasio belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap total APBDA

   Rasio dari jumlah belanja untuk urusan pendidikan, kesehatan dan perlindungan Sosial terhadap ABPDA
2. Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

   SPD atau Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk SKPD sebagai dasar pengajuan SPP
3. Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

   Dokumen pelaporan atas pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya
4. Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Orang yang mengikuti pembinaan baik dalam bentuk konsultasi maupun sosialisasi
5. Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

   Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah
6. Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

   Dokumen/pedoman yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah
7. Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

   Dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dalam hal ini Kartu Kredit Pemerintah Daerah
8. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum
9. Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

   Dokumen yang berkaitan dengan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas atas SP2D yang terbit
10. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

    Dokumen yang berkaitan dengan koordinasi dan dokumen tindak lanjut atas pengelolaan kas daerah seperti bku dan laporan posisi kas harian

Indikator Kegiatan

1. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

   Dokumen yang berkaitan dengan koordinasi dan dokumen tindak lanjut atas pengelolaan kas daerah seperti bku dan laporan posisi kas harian