Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Mayor Sugianyar No.9, Komplek Civic Center Dauhwaru, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218

Telepon:	(0365) 41004
Faksimile:	-
Email:	pkp@jembranakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	NI PUTU ARIE WIRYASTUTI, SSTP
Jabatan:	Sekretaris Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana
Alamat:	Jl. Mayor Sugianyar, No. 9, Negara
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dinasperhubungankpjembrana@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Latar belakang survei kepuasan masyarakat adalah upaya untuk mengukur seberapa puas pengguna layanan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, sebagai dasar hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara layanan secara berkala demi terwujudnya pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Survei ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelayanan untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 1. Dasar Hukum dan Mandat Regulasi • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. • Peraturan Menteri Latar belakang survei kepuasan masyarakat adalah upaya untuk mengukur seberapa puas pengguna layanan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, sebagai dasar hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara layanan secara berkala demi terwujudnya pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Survei ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelayanan untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 1. Dasar Hukum dan Mandat Regulasi • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017: Memberikan pedoman bagi unit penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun survei kepuasan masyarakat guna mengukur dan meningkatkan kualitas layanan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017: Memberikan pedoman bagi unit penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun survei kepuasan masyarakat guna mengukur dan meningkatkan kualitas layanan. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan • Mengukur Tingkat Kepuasan: Survei ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. • Identifikasi Kelemahan dan Kekurangan: Hasil survei membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penyelenggara dapat melakukan perbaikan. • Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Dengan mengetahui persepsi masyarakat, penyelenggara layanan dapat merancang tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan atau continuous improvement. 3. Mendorong Partisipasi dan Akuntabilitas • Partisipasi Masyarakat: Survei mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara, menciptakan sistem pelayanan yang lebih responsif. • Mendorong Inovasi: Hasil evaluasi dari survei dapat mendorong penyelenggara pelayanan untuk mengembangkan inovasi baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan inovatif. • Transparansi dan Akuntabilitas: Keterlibatan masyarakat dalam penilaian kinerja dan pelaporan hasil survei berkontribusi pada terciptanya sistem penyelenggaraan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Kegiatan
Tujuan utama survei kepuasan masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan publik, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pelayanan, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan di masa mendatang. Selain itu, survei ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara layanan, meningkatkan inovasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik. Tujuan Utama Mengukur Kepuasan Masyarakat: Mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Mengevaluasi Kualitas dan Kinerja: Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mengetahui kinerja unit pelayanan. Dasar Perbaikan dan Kebijakan: Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan dan upaya perbaikan pelayanan. Manfaat Lain Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan umpan balik dan mengawasi pelaksanaan pelayanan. Mendorong Inovasi: Memacu penyelenggara layanan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Meningkatkan Akuntabilitas: Mempublikasikan hasil survei dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan. Menjadi Tolok Ukur Kinerja: Hasil survei dapat digunakan sebagai indikator kinerja bagi instansi penyelenggara pelayanan publik. Memacu Persaingan Positif: Mendorong persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

   Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan
2. Data Perlengkapan Jalan

   Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendar
3. Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar

   Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor
4. Data Terminal

   Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penju
5. Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan

1. Total Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

   Total Kendaraan Wajib yang melakukan pengujian secara visual
2. Total Fasilitas Terminal

   Total fasilitas yang ada di terminal di Kabupaten Jembrana
3. Total Perlengkapan Jalan

   Total perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan