Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Daeng Marewa No. 2 Senggarang Tanjungpinang - Kepulauan Riau 29115

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	setwan@tanjungpinangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sugiarto, S. H., M. H.
Jabatan:	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Alamat:	Jl. Daeng Marewa Nomor 2 Senggarang
Telepon:	0771
Faksimile:	-
Email:	setwan@tanjungpinangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengadakan rapat untuk melaksanakan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD. Untuk melaksanakan tugas di bidang persidangan dan risalah, Sekretariat DPRD memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, serta menyusun, memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat. Dengan adanya risalah rapat yang disusun, maka jalannya rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Tanjungpinang dapat didokumentasikan secara resmi dan otentik sehingga dapat digunakan untuk merekapitulasi jumlah rapat yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Tanjungpinang.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui jumlah persidangan atau rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tanjungpinang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan kewajaran data.

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rapat Dengar Pendapat

   Rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan pemerintah Daerah.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum

   Rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
3. Rapat Badan Anggaran

   Rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
4. Rapat Komisi

   Rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
5. Rapat Badan Musyawarah

   Rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
6. Rapat Fraksi

   Rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
7. Rapat Panitia Khusus

   Rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
8. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

   Rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Rapat Kerja

   Rapat antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
10. Rapat Badan Kehormatan

    Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
11. Rapat Konsultasi

    Rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
12. Rapat Gabungan Komisi

    Rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
13. Rapat Paripurna

    Forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Banyaknya pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah.