Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Investasi Kota Yogyakarta

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Proyeksi Ekonomi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3471.006

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Balaikota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telepon:	(0274) 514448, 515865, 515866
Faksimile:	(0274) 555241
Email:	dpmptsp@jogjakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Syamsu Effendie, S.H, M.I.P
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Madya
Alamat:	Komplek Balaikota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon:	0274514448
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@jogjakota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini data memiliki peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Pengambilan kebijakan berbasis data driven diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Data driven adalah sebuah pendekatan yang menekankan penggunaan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Ini berarti bahwa keputusan dan langkah-langkah yang diambil didasarkan pada analisis data yang relevan, bukan hanya pada intuisi atau pengalaman pribadi. Oleh karena itu data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah standar data. Data driven sendiri mencangkup proses pengumpulan data, analisis data, pengambilan keputusan, dan evaluasi.Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Wali Kota Yogykarta Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah mendorong setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang diawasi langsung oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku walidata. Sehingga harapannya data yang dihasilkan dari kegiatan statistik sectoral ini memenuhi kaidah standar data dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh internal pemerintah kota dan masyarakat umum.DPMTPSP selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan publik dan penanaman modal di Kota Yogyakarta memiliki data pelayanan publik dan investasi yang cukup besar dan lengkap. Melalui kegiatan statistik sektoral dalam bentuk Kompilasi Data Investasi Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025, diharapkan menghasilkan data penanaman modal yang mampu menggambarkan kondisi potensi investasi di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.

Tujuan Kegiatan
Menghasilkan data statistik yang mampu menggambarkan kondisi potensi investasi di Kota Yogyakarta.Menghasilkan data statistik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan kewajaran data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Uraian Jenis Perizinan

   Penjelasan atau deskripsi sistem terhadap jenis perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha berdasarkan tapisan risiko.
2. Kecamatan

   Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3. Uraian Status Respon

   Penjelasan atau deskripsi sistem terhadap status permohonan perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha.
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
5. Nilai Rencana Investasi

   Agregat nilai investasi awal perusahaan industri untuk seluruh perushaan industri.
6. Tanggal Izin Usaha

   Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana izin usaha terbit melalui Online Single Submission (OSS).
7. ID Izin Usaha

   Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Tanggal Proyek

   Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana pengajuan atau pendaftaran kegiatan usaha di Online Single Submission (OSS).
9. Tanggal Nomor Induk Berusaha (NIB) Terbit

   Waktu (tanggal, bulan, tahun) dimana Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit.
10. Desa/Kelurahan

    Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
11. ID Proyek

    Identifikasi unik untuk setiap kegiatan usaha yang didaftarkan oleh pelaku usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI)

    Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Uraian Risiko

    Klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
14. Status Penanaman Modal

    Status penanaman modal sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah izin usaha berdasarkan jenis perizinan

   Jumlah izin usaha yang diterbitkan di Kota Yogyakarta oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan uraian jenis perizinan
2. Jumlah proyek di Kota Yogyakarta

   Jumlah proyek atau kegiatan usaha yang didaftarkan oleh investor di Kota Yogyakarta
3. Jumlah rencana investasi

   Jumlah nilai rencana investasi dari proyek atau kegiatan usaha yang didaftarkan oleh investor berdasrkan wilayah di Kota Yogyakarta
4. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) investor berdasarkan status penanaman modal

   Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) investor yang diterbitkan di Kota Yogyakarta berdasarkan status penanaman modal