Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	disdukcapil@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. H. Tata Irawan Subandi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Cecep Hendrawan, S.ip
Jabatan:	Sekertaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Alamat:	Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No.km, Rw.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912
Telepon:	(022) 5892126
Faksimile:	-
Email:	disdukcasip@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Aspek Kependudukan Adalah Salah Satu Elemen Penting Dalam Pembangunan Daerah, Sehingga Informasi Mengenai Perkembangan Kependudukan Sangat Dibutuhkan Untuk Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan. Perencanaan Pembangunan Yang Berbasis Data Kependudukan Menjadi Strategi Penting Untuk Meningkatkan Relevansi, Efektivitas, Dan Efisiensi Kebijakan Dalam Program Pembangunan. Salah Satu Isu Utama Dalam Pembangunan Wilayah Adalah Masalah Kependudukan, Yang Juga Berkaitan Dengan Integrasi Berbagai Aspek Dalam Perencanaan, Pembangunan, Dan Pencapaian Tujuan Kependudukan Itu Sendiri. Upaya Untuk Menghubungkan Perkembangan Kependudukan Dengan Kebijakan Pembangunan Menjadi Prioritas Agar Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Ke Depan Dapat Mencapai Keseimbangan Antara Jumlah Dan Kualitas Penduduk, Serta Mengarahkan Mobilitas Penduduk Dan Penyebarannya. Semua Ini Didukung Dengan Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Penduduk. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menekankan Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Didasarkan Pada Data Dan Informasi Yang Akurat Serta Dapat Dipertanggungjawabkan, Baik Terkait Masalah Kependudukan, Potensi Sumber Daya Daerah, Maupun Informasi Kewilayahan Lainnya. Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Kependudukan, Diperlukan Profil Perkembangan Kependudukan Yang Disajikan Secara Berkala, Yang Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Mengamanatkan Bahwa Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Wajib Mengumpulkan, Mengolah, Dan Menyajikan Data Informasi Kependudukan Dan Keluarga. Data Dan Informasi Tersebut Harus Digunakan Sebagai Dasar Dalam Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pembangunan (pasal 49). Selain Itu, Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Diamanatkan Bahwa Data Penduduk Yang Dihasilkan Oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (siak) Dan Tersimpan Dalam Database Kependudukan Dapat Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan (pasal 83). Pentingnya Penyajian Data Perkembangan Kependudukan Ini Kemudian Ditegaskan Lagi Dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Yang Menyatakan Bahwa "data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Merupakan Satu-satunya Data Kependudukan Yang Digunakan Untuk Semua Keperluan Seperti Pelayanan Publik, Alokasi Anggaran, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal”. Data Dan Informasi Kependudukan Yang Diperlukan Untuk Menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Berasal Dari Hasil Registrasi Penduduk, Yang Diperoleh Melalui Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Hal Ini Merupakan Bagian Dari Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Elemen-elemen Data Yang Diperlukan Untuk Menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Meliputi Informasi Mengenai Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, Dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Tentang Kondisi Kependudukan Di Kabupaten Bandung Serta Memprediksi Prospek Kependudukan Di Masa Depan. Adapun Penyusunan Profil Ini Juga Merupakan Bentuk Pemanfaatan Data Kependudukan Yang Tersedia Di Berbagai Instansi.

Tujuan Kegiatan
1. Membantu Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Profil kependudukan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang disajikan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. 2. Sebagai Sumber Data untuk Penyusunan Kebijakan Data yang terkumpul dalam profil ini akan menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. 3. Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi Penyusunan profil juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan data kependudukan yang telah dikumpulkan dari berbagai instansi dan sumber untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Meningkatkan Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Profil ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat. Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah untuk menghasilkan data yang dapat dipergunakan dalam perencanaan yang lebih terukur, serta memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perkembangan penduduk.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan langsung dari Kemendagri

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Kartu Keluarga yang belum di cetak

   Penduduk atau rumah tangga belum tercatat dalam dokumen Kartu Keluarga sebagaimana diwajibkan UU Adminduk
2. Kecamatan

   Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
3. Jumlah Kartu Keluarga yang sudah di cetak

   Suatu keluarga telah tercatat resmi dalam administrasi kependudukan dan telah diterbitkan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang sah sesuai ketentuan UU Adminduk.
4. Jumlah Kepala Keluarga

   Seorang laki-laki atau perempuan yang tinggal di suatu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga tersebut.
5. Kode Wilayah

   Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

   Ukuran tingkat pemenuhan kewajiban administrasi kependudukan berupa penerbitan Kartu Keluarga, yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang telah memiliki KK sah dengan jumlah kepala keluarga yang seharusnya memiliki KK di suatu wilayah