Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang KM 17

Telepon:	0225896882
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Ben Indra Agusta, S.T., M.M.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Windya Wardhani, S,T., M, Sc.
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Bojongloa Kidul, Kota Bandung
Telepon:	08122028925
Faksimile:	-
Email:	indaww@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang efisien, serta pemulihan dan pengembangan usaha di tingkat daerah. Untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan yang dilaksanakan serta memastikan akuntabilitas kinerja, diperlukan pengumpulan dan kompilasi data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sistematis, akurat, dan terdokumentasi. Kompilasi data IKU menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), evaluasi pencapaian target Renstra/RKPD, serta pelaporan kinerja kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Data IKU yang terintegrasi memfasilitasi identifikasi tren, hambatan, dan peluang intervensi yang dapat mempercepat perbaikan layanan perizinan, peningkatan realisasi investasi, dan penguatan pembinaan pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Selain itu, ketersediaan data IKU yang andal mendukung keterbukaan publik dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga mempermudah koordinasi lintas OPD, sinergi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi program secara real time. Mengingat pluralitas sumber data (pelaporan internal, basis data perizinan elektronik, survei pelaku usaha, dan data statistik sektoral), perlu ada mekanisme kompilasi yang jelas untuk memastikan konsistensi definisi, frekuensi pelaporan, dan kualitas data.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan satu sumber data terpadu untuk semua IKU DPMPTSP yang dapat digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. 2. Menjamin konsistensi definisi indikator, metode pengukuran, dan periode pelaporan sehingga hasil dapat dibandingkan antar periode. 3. Meningkatkan kualitas data melalui validasi silang antar sumber (cross-validation) dan standarisasi format pelaporan. 4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas publik serta pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan program prioritas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Cross-check

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
2. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
3. Tingkat kepuasan terhadap produk pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap produk layanan yang diterima. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan janji yang diberikan.
4. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
5. Total BMD

   Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Permendagri No. 19 Tahun 2016).
6. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP

   Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).
8. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik

   BMD dalam kondisi baik adalah aset/barang milik daerah yang secara fisik masih utuh, berfungsi sesuai peruntukan, dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan/layanan publik tanpa memerlukan perbaikan berat, serta tercatat dalam administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan.
10. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
11. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
12. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

    Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.

Indikator Kegiatan

1. Nilai IKM Bidang Perizinan

   Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017)
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP

   Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik (Perpres No. 29 Tahun 2014).
3. Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik

   Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah BMD yang tercatat dalam kondisi baik (layak pakai dan berfungsi sesuai peruntukan) terhadap total seluruh BMD yang tercatat dalam inventarisasi, dinyatakan dalam persen.