Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Bhakti Praja

Telepon:	081378830751
Faksimile:	-
Email:	disdukcapil@pelalawankab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd
Eselon 2:	Tengku Zulfan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kiki Syamputra, S.STP
Jabatan:	Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
Alamat:	Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
Telepon:	081365954433
Faksimile:	-
Email:	kikisyamputra@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Masih rendahnya kesadaran dan kepemilikan dokumen: Banyak warga, terutama di daerah terpencil atau terpinggirkan, yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, atau Kartu Keluarga (KK). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen, proses birokrasi yang rumit, dan jarak yang jauh dari kantor Disdukcapil. Birokrasi yang rumit: Proses pengurusan dokumen kependudukan sering kali dianggap berbelit-belit, memakan waktu lama, dan membutuhkan banyak persyaratan. Ini membuat masyarakat enggan atau malas untuk mengurusnya. Pungutan liar (pungli) dan calo: Masih adanya praktik pungutan liar dan penggunaan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan juga menjadi masalah yang merugikan masyarakat. Pendataan yang tidak akurat: Tanpa data kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir, pemerintah kesulitan dalam merumuskan kebijakan publik, seperti penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan perencanaan pembangunan lainnya. Amanat Undang-Undang: Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum atas status pribadi dan peristiwa penting yang dialaminya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses dan efisien.

Tujuan Kegiatan
Mempermudah akses masyarakat: Petugas Disdukcapil proaktif mendatangi langsung masyarakat, baik di desa-desa, sekolah, rumah sakit, maupun di lokasi strategis lainnya, untuk melayani pendaftaran dan pencatatan. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen: Dengan mendatangi langsung, diharapkan jumlah warga yang memiliki dokumen kependudukan akan meningkat secara signifikan. Mewujudkan data kependudukan yang akurat: Pendaftaran yang dilakukan secara aktif membantu memperbarui data kependudukan agar lebih akurat dan terintegrasi secara nasional. Menghilangkan praktik pungli dan calo: Dengan sistem pelayanan aktif yang transparan, potensi adanya pungutan liar dan calo dapat diminimalkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. jenis dokumen

   variabel yang digunakan untuk menyimpan, mengidentifikasi, atau mengelompokkan data berdasarkan jenis dokumennya. Variabel ini membantu sistem untuk mengenali format atau kategori dokumen yang sedang diproses.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Dokumen Kependudukan

   kuantitas dokumen identitas dan catatan sipil yang diterbitkan atau dimiliki oleh penduduk dalam suatu wilayah atau populasi. Indikator ini sangat penting untuk menilai cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan memantau kemajuan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan identitas resmi bagi warganya.