Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat, Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Telepon:	+6282123456789
Faksimile:	-
Email:	bpkad@bangkabaratkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	ABIMANYU, S.E, M.EC.DEV. AK

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dessy Sarilena Oktavia, S.E.,M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Kas
Alamat:	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat
Telepon:	082123456789
Faksimile:	-
Email:	bpkad@bangkabaratkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri No.7 Tahun 2022 tentang sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuanagn secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Hal ini diperkuat dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur pentingnya penyajian LRA sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas fiskal. Kegiatan ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-16 yaitu "Peace, Justice and Strong Institutions", yang mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi dalam lembaga publik.

Tujuan Kegiatan
Untuk menghimpun dan menyajikan data realisasi anggaran secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.7 Tahun 2022 tentang sistem pelaporan keuangan daerah serta Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-16 tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Anggaran Belanja Daerah

   UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1 angka 8: "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD".
2. Pendapatan Asli Daerah

   UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 285 ayat (1) huruf a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
3. Realisasi Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), Pasal 1 angka 11.
4. Realisasi Belanja Daerah

   Pengeluaran utama mencakup belanja wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial. Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 298 ayat (1).

Indikator Kegiatan

1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.

   Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap Produk Domestik Bruto. Digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah.
2. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

   Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Indikator yang mengukur seberapa besar realisasi pengeluaran utama pemerintah dibandingkan dengan anggaran yang telah disahkan.
3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

   Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Persentase dari total anggaran domestik yang bersumber dari penerimaan pajak domestik.