Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sultan Hasanudin No. 45 Gn. Mas, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@lampungprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Alamat:	Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Bandar Lampung, Lampung
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@lampungprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pendapatan Daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan informasi yang ringkas, jelas, dan akurat mengenai struktur, komponen, serta capaian pendapatan daerah Provinsi Lampung; Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik; Mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Menjadi referensi cepat bagi aparatur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam memahami kondisi fiskal daerah; dan Mendorong kolaborasi dan inovasi kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Objek Pajak PKB dan BBNKB

   Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. (UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
2. Dana Bagi Hasil (DBH)

   Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain PAD yang Sah

   Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan....
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (UU No 1 tahun 2022 tentang....
5. Pajak Daerah

   Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
7. Retribusi Daerah

   Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Dana Alokasi Umum (DAU)

   DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah (UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
9. Lain-lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c PP No 12 Tahun 2019 meliputi: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dana Perimbangan

    Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pendapatan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada daerah otonom. Tujuan pemberian dana perimbangan adalah agar daerah bisa mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi di sana.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun....

Indikator Kegiatan

1. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Rokok

   Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pajak rokok per tahun
2. Pertumbuhan Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per tahun
3. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Daerah

   Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pajak daerah per tahun
4. Target dan Realisasi Pajak Alat Berat

   Nilai target dan realisasi pajak alat berat
5. Data Bulanan Kendaraan Bermotor yang Melunasi PKB

   Jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang melunasi PKB per bulan
6. Data Kendaraan Bermotor yang Melunasi BBNKB di Provinsi Lampung

   Jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang melunasi BBNKB
7. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung

   Kontribusi nilai realisasi PAD terhadap nilai total realisasi pendapatan daerah per tahun
8. Proporsi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target Pendapatan Provinsi Lampung

   Kontribusi nilai target PAD terhadap nilai total target pendapatan daerah per tahun
9. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

   Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pajak kendaraan bermotor per tahun
10. Pertumbuhan Target dan Realisasi Retribusi Daerah

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi retribusi daerah per tahun
11. Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi dana alokasi khusus per tahun
12. Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi dana bagi hasil per tahun
13. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pendapatan asli daerah per tahun
14. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pendapatan daerah per tahun
15. Pertumbuhan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang SAH

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi lain-lain pendapatan yang sah per tahun
16. Pertumbuhan Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi lain-lain PAD yang sah per tahun
17. Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi dana alokasi umum per tahun
18. Pertumbuhan Target dan Realisasi Dana Perimbangan

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi dana perimbangan per tahun
19. Pertumbuhan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi bea balik nama kendaraan bermotor per tahun
20. Data Kendaraan Bermotor yang Melunasi PKB di Provinsi Lampung

    Jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang melunasi PKB
21. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor per tahun
22. Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP)

    Peningkatan atau penurunan nilai target dan/atau nilai realisasi pajak air permukaan per tahun