Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3204.023

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya Soreang No.17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	disdukcapil@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. H. Tata Irawan Subandi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	CECEP HENDRAWAN S.Ip
Jabatan:	SEKRETARIS DINAS
Alamat:	jl. raya soreang km. 17
Telepon:	0225882126
Faksimile:	-
Email:	disdukcapil@bandungkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Aspek kependudukan adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah,   sehingga   informasi   mengenai   perkembangan   kependudukan   sangat dibutuhkan   untuk   perencanaan   dan   evaluasi   pembangunan.   Perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan menjadi strategi penting untuk meningkatkan   relevansi,   efektivitas,   dan   efisiensi   kebijakan   dalam   program pembangunan. Salah satu isu utama dalam pembangunan wilayah adalah masalah kependudukan,  yang  juga  berkaitan  dengan  integrasi  berbagai  aspek  dalam perencanaan,  pembangunan,  dan  pencapaian  tujuan  kependudukan  itu  sendiri. Upaya  untuk  menghubungkan  perkembangan  kependudukan  dengan  kebijakan pembangunan menjadi prioritas agar pengelolaan perkembangan kependudukan ke depan dapat mencapai keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk, serta mengarahkan mobilitas penduduk dan penyebarannya. Semua ini didukung dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk.Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan  Daerah  menekankan  bahwa  perencanaan  pembangunan  daerah harus    didasarkan    pada    data    dan    informasi    yang    akurat    serta    dapat dipertanggungjawabkan, baik terkait masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah,  maupun  informasi  kewilayahan  lainnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  kependudukan,  diperlukan  profil  perkembangan  kependudukan  yang disajikan secara berkala, yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010.    Undang-Undang    Nomor    52    Tahun    2009    tentang    Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data  informasi  kependudukan  dan  keluarga.  Data  dan  informasi  tersebut  harus digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan (Pasal  49).  Selain  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  dan  tersimpan  dalam  database kependudukan   dapat   dimanfaatkan   untuk   perumusan   kebijakan   di   bidang pemerintahan  dan  pembangunan  (Pasal  83).  Pentingnya  penyajian  data perkembangan kependudukan ini kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  yang  menyatakan  bahwa  "Data Kependudukan  Kementerian  Dalam  Negeri  merupakan  satu-satunya  data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan seperti pelayanan publik, alokasi  anggaran,  perencanaan  pembangunan,  pembangunan  demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal”.Data dan informasi kependudukan yang diperlukan untuk menyusun Profil Perkembangan   Kependudukan   berasal   dari   hasil   registrasi   penduduk,   yang diperoleh melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini merupakan bagian dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen-elemen data yang diperlukan untuk menyusun   Profil   Perkembangan   Kependudukan   meliputi   informasi   mengenai kuantitas  penduduk,  kualitas  penduduk,  mobilitas  penduduk,  dan  kepemilikan dokumen kependudukan.Penyusunan    Profil    Perkembangan    Kependudukan    diharapkan    dapat memberikan gambaran tentang kondisi kependudukan di Kabupaten Bandung serta memprediksi prospek kependudukan di masa depan. Adapun penyusunan profil ini juga merupakan bentuk pemanfaatan data kependudukan yang tersedia di berbagai instansi.

Tujuan Kegiatan
1. Membantu Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Profil kependudukan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang disajikan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. 2. Sebagai Sumber Data untuk Penyusunan Kebijakan Data yang terkumpul dalam profil ini akan menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. 3. Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi Penyusunan profil juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan data kependudukan yang telah dikumpulkan dari berbagai instansi dan sumber untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Meningkatkan Keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Profil ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat. Secara keseluruhan, tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah untuk menghasilkan data yang dapat dipergunakan dalam perencanaan yang lebih terukur, serta memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perkembangan penduduk.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan langsung dari Kemendagri

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
≤ SMP

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Kepemilikan KIA

   Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, yang telah memiliki Kartu Identitas Anak.
2. Jumlah Wajib KIA

   Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, wajib memiliki Kartu Identitas Anak.
3. Kecamatan

   Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
4. Kode Wilayah

   Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Kepemilikan KIA

   Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah anak usia 0–17 tahun yang sudah memiliki KIA dibandingkan dengan total anak usia 0–17 tahun di suatu wilayah