Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Sumatera Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Kuini No. 79 A Kota Padang

Telepon:	075134475
Faksimile:	075131554
Email:	sumbarkesbangpol@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Eselon 2:	Kepala Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Muzahar, S.Sos, M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Alamat:	Jl. Lolong Karam No.24 Kota Padang
Telepon:	081372829281
Faksimile:	-
Email:	muzaharabdullah@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat. Pada UU Ormas mendefenisikan ormas sebagai "organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila". Defenisi ini sangat luas karena didesain untuk menjangkau semua organisasi agar terawasi dan terkendali. Hal ini tentu membawa konsekuensi bagi berkembangnya tuntutan dan aspirasi kepentingan yang teraktualisasi pada pertumbuhan ormas-ormas yang ada. Ormas-ormas ini menyuarakan dan mengemban beragam aspirasi sesuai regulasi tertentu, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini, tentunya yang dikhawatirkan adalah adanya penyimpangan atas capaian peran ormas itu sendiri.

Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya dalam masyarakat 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nama Pengurus

   Individu-individu yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan, mengelola, dan memimpin kegiatan dalam sebuah Ormas
2. Jenis Ormas

   merujuk pada berbagai kategori atau tipe dari Ormas yang dibentuk berdasarkan tujuan, aktivitas, dan kepentingan tertentu
3. Singkatan Nama Ormas

   kependekan dari nama Ormas
4. Nomor Surat Keterangan Keberadaan Ormas (SKKB)

   nomor registrasi yang diberikan kepada Ormas setelah mendapat SKKB
5. Nama Ormas

   merujuk pada identitas atau sebutan resmi dari sebuah Organisasi Kemasyarakatan. Nama tersebut digunakan untuk menggambarkan visi, misi, atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut

Indikator Kegiatan

1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang melaksanakan aktifitas sesuai regulasi

   Ormas yang terdaftar di instansi Pemerintah terkait dan memenuhi persyaratan administratif serta mengikuti peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatannya