Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3372.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SURAKARTA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 5, KEDUNGLUMBU, PASAR KLIWON, KOTA SURAKARTA

Telepon:	0271653693
Faksimile:	0271653693
Email:	dpmptsp.surakarta@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	R. Novia Trihananto, S.T.
Jabatan:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta
Alamat:	Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Surakarta
Telepon:	0271653693
Faksimile:	0271 653693
Email:	dpmptsp.surakarta@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
         Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.Berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta; bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2014 – 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor KI.03/1978/2024 tentang Pedoman Penyusunan Buku Profil Perangkat Daerah dan Kelurahan. 

Tujuan Kegiatan
Tujuan disusunnya Buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta, yakni untuk menginformasikan dan menyajikan data informasi mengenai capaian kinerja DPMPTSP Kota Surakarta dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Surakarta, serta memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tahu dalam sebuah pelayanan ada suatu prosedur, persyaratan serta biaya maupun jangka waktu yang dapat diukur dan diketahui.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi dan Validasi oleh Tim Penyusun Profil DPMPTSP

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Realisasi Investasi PMDN

   Realisasi Investasi Penanam Modal Dalam Negeri
2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

   Pengelompokan perangkat negara yang bertugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Nilai Investasi

   Besarnya modal yang ditempatkan, baik berupa uang maupun aset berhaga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.