Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	setwan@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Hj. Lina Evelin Marlina, S.IP.,MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bagian
Jabatan:	Kepala Bagian
Alamat:	Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat
Telepon:	(0266) 4342125
Faksimile:	(0266) 4342125
Email:	sekretariatdprd@sukabumi.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Selanjutnya Undang – undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 yang didalamnya mengatur tentang hak keprotokolan bagi Anggota DPRD. Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan informasi terkait kinerja Anggota DPRD. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termaksud, maka dianggap perlu adanya kegiatan dan penganggaran Selayang Pandang DPRD Kabupaten Sukabumi Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 tentang Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi beserta susunan Alat Kelengkapan DPRD.

Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan pelayanan Informasi profil Pimpinan dan Anggota DPRD; 2. Meningkatkan informasi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi; 3. Pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pendidikan

   Proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi yang ditamatkan dan memiliki ijazah sesuai ketentuan yang berlaku
2. Keanggotaan

   individu yang terpilih melalui proses pemilihan umum (Pemilu) untuk mewakili rakyat di tingkat daerah (provinsi atau kabupaten/kota).
3. umur

   jumlah tahun, bulan atau hari yang telah dilalui oelh seseorag atau sesuatu sejak lahir atau sejak awal keberadaannya. Umur dapat dihitung berdasrkan tanggal lahir dan tanggal saat ini
4. Partai Politik

   Organisasi Nasional yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjaga keutuhan NKRI
5. Jenis Kelamin

   Klasifikasi biologis yang ditentukan oleh atribut fisiologis dan genetik

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Umur

   Kuantitas keanggotaan dalam lembaga legislatif daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan umur.
2. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik

   Kuantitas keanggotaan dalam lembaga legislatif daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan Partai Politik
3. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi

   Kuantitas keanggotaan dalam lembaga legislatif daerah di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan jenis kelamin.
4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Pendidikan

   Kuantitas keanggotaan dalam lembaga legislatif daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan pendidikan
5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi

   batasan kuantitas keanggotaan dalam lembaga legislatif daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di wilayah administratif tersebut.