Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.5104.008

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Ngurah Rai No.5-7 Gianyar Bali

Telepon:	0361943143
Faksimile:	-
Email:	dprd.gianyarkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Drs. Wayan Kujus Pawitra, S.Sos, MAP

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ANAK AGUNG GEDE AGUNG MARUTHA, S.Sos
Jabatan:	KASUBAG. TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
Alamat:	Lingkungan Tri Wangsa Bitera Gianyar
Telepon:	081237911788
Faksimile:	0361-944720
Email:	Agungmaruta131@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dilaksanakan sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah disetujui. Proses pembahasan tersebut memiliki ketergantungan pada kesiapan materi dan pengantar dari setiap leading sector terkait. Apabila materi maupun pengantar belum disampaikan ke DPRD, maka pembahasan Raperda belum dapat dilaksanakan. Secara formal, terdapat enam tahapan persidangan dalam pembentukan Peraturan Daerah, yaitu: (1) Paripurna Pengantar Raperda, (2) Paripurna Pembentukan Pansus, (3) Paripurna Laporan Pansus, (4) Paripurna Pandangan Umum Fraksi, (5) Paripurna Jawaban Bupati, dan (6) Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda. Kompleksitas tahapan tersebut menuntut adanya sistem dokumentasi dan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, serta terstruktur dengan baik. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini merupakan upaya dalam merekapitulasi seluruh proses dan dokumen terkait Raperda, sehingga dapat menghadirkan data yang lengkap, mudah diakses, serta berfungsi sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Selain itu, kompilasi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi legislasi di tingkat daerah.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar bertujuan untuk: 1. Menyusun dan menyajikan data mengenai jumlah serta jenis Raperda secara tertib, sistematis, dan terstruktur. 2. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat sebagai bahan pendukung fungsi legislasi DPRD Kabupaten Gianyar. 3. Mempermudah proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap kinerja penyusunan regulasi daerah. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembahasan Raperda.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

   Jumlah Raperda yg diajukan oleh Exsekutif untuk dibahas DPRD dan ditetapkan menjadi PERDA
2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

   Jumlah peraturan daerah yang diajukan atau digagas oleh anggota DPRD untuk membuat peraturan daerah yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat atau untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah rancangan peraturan daerah (Raperda)

   Jumlah Raperda yg diajukan oleh Exsekutif untuk dibahas DPRD dan ditetapkan menjadi PERDA
2. Jumlah rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif

   Jumlah Raperda yg diajukan oleh Exsekutif untuk dibahas DPRD dan ditetapkan menjadi PERDA