Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.048

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat 10110

Telepon:	0213520177
Faksimile:	-
Email:	office@mkri.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Eselon 2:	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Santhy Kustrihardiani
Jabatan:	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
Alamat:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat
Telepon:	08161135247
Faksimile:	-
Email:	pusdik@mkri.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai supporting system memiliki fungsi untuk mendukung Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang merupakan unit kerja Eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi. Untuk mendukung evaluasi serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dari penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut, diperlukan pengelolaan data dan statistik yang berkualitas. Kompilasi Data Kepesertaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi penting dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta bimbingan teknis berdasarkan karakteristiknya, tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis, tingkat kepuasan peserta bimbingan teknis, dan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi.  

Tujuan Kegiatan
(1) Untuk mengetahui jumlah peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi berdasarkan karakteristiknya (2) Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi (3) Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi (4) Untuk mengetahui Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Aturan validasi dalam aplikasi E-Pusdik

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nilai Pretest

   Nilai hasil pengisian soal pretest oleh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum mengikuti kegiatan
2. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
3. Target Grup

   Kelompok peserta yang dijadikan sasaran utama kegiatan bimbingan teknis dan ditentukan berdasarkan peran peserta terkait materi yang diberikan
4. Tarikh (tanggal/bulan/tahun)

   Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). a. Dalam hal informasi tanggal dan/atau bulan tidak diperlukan, kode tanggal/bulan diisi dengan kode 01. b. Dalam hal informasi yang dibutuhkan hanya bulan, kode tanggal diisikan 01 dan kode tahun diisikan tahun referensi yang digunakan. c.....
5. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
6. Nilai Posttest

   Nilai hasil pengisian soal posttest oleh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan
7. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
8. Nilai Evaluasi Kegiatan

   Nilai hasil pengisian kuesioner evaluasi kegiatan oleh peserta untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan layanan penyelenggaraan pendidikan dan layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.
9. Nama Kegiatan Bimtek

   Nama kegiatan bimbingan teknis yang mencerminkan tema atau materi utama bimbingan teknis dan kelompok peserta yang mengikutinya
10. Nama Orang

    Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).

Indikator Kegiatan

1. Tingkat Pemahaman Peserta

   Ukuran peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi
2. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi

   Indeks yang menggambarkan reaksi peserta kegiatan berdasarkan tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan yang diikuti dan pembelajaran peserta kegiatan berdasarkan tingkat pemahaman pembelajaran peserta.
3. Tingkat Kepuasan Peserta

   Ukuran kepuasan peserta mengenai penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi berdasarkan layanan penyelenggaraan pendidikan dan layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangannya.
4. Jumlah Peserta Pelatihan

   Banyaknya orang yang ikut serta dalam kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja.