Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Dr Soeparno Nomor 32 Purwokerto 53111

Telepon:	(0281) 636079
Faksimile:	(0281) 636079
Email:	bkpsdm@banyumaskab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banyumas

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Alfan Lily Armansyah, S.Kom.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Alamat:	Jalan Dr Soeparno Nomor 32 Purwokerto 53111
Telepon:	0281636079
Faksimile:	0281 636079
Email:	bkpsdm@banyumaskab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Tugas dan Tata kelola ini didasarkan pada peraturan Bupati Banyumas nomor 88 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam BPKSDM memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pengadaan, pemberhentian, pengelolaan arsip, data dan informasi kepegawaian. Terkait dengan peran dalam penyediaan data dan informasi kepegawaian khususnya data aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka BPKSDM Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan kompilasi data ASN setiap tahunnya dengan menampilkan ketersediaan data dan informasi jumlah ASN berdasarkan jenis pegawai, jenis kelamin, unit kerja, jabatan, golongan/pangkat, dan pendidikan di Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tujuan Kegiatan
Mendukung ketersediaan data dan informasi jumlah ASN di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder dari internal maupun eksternal. Mendasari pelaksanaan kebijakan dan program kerja terkait manajemen ASN di Kabupaten Banyumas.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.
2. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
3. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

   Pengelompokan perangkat negara yang bertugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.