Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3322.015

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Diponegoro No 14 Sembungan Kecamatan Ungaran Barat

Telepon:	(024)6921014
Faksimile:	(024)6921992
Email:	setda@kabsemarang.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Evi Sunariah, S.H.
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
Alamat:	Jl. Diponegoro No. 14, Sembungan, Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang
Telepon:	085741506234
Faksimile:	(024) 6921992
Email:	jdihungaran@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka pemenuhan kompilasi terhadap data sektoral dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Agar produk hukum dapat terdokumentasi dengan baik.

Tujuan Kegiatan
Bertujuan untuk melakukan kompilasi terhadap data sektoral dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, yang menjadi kebutuhan data Kabupaten Semarang yang dipenuhi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : melakukan pengecekan ulang dokumen produk hukum yang masuk

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Bahasa

   bahasa yang digunakan oleh dokumen.
2. Tajuk Entri Utama Badan

   lembaga yang bertanggung jawab atas isi suatu peraturan.
3. Bidang Hukum

   bidang hukum dari topik yang dibahas dalam suatu artikel didalam majalah hukum.
4. Judul

   judul peraturan atau materi yang diatur dalam suatu peraturan.
5. Urusan Pemerintahan

   kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Singkatan Jenis

   singkatan dari jenis peraturan yang sedang diolah.
7. Lokasi

   instansi tempat fisik peraturan disimpan, yang dikodekan dengan singkatan instansi.
8. Status

   sebuah informasi yang berisikan suatu peraturan telah dicabut atau pernah diubah.
9. Tipe Dokumen

   tipe dokumen yang diolah.
10. Subjek

    pengindeksan suatu peraturan untuk mengidentifikasin suatu peraturan.
11. Penandatanganan

    orang yang mengesahkan suatu peraturan
12. Sumber

    sumber peraturan yang berfungsi sebagai alamat peraturan di dalam rak koleksi.
13. Tempat Penetapan/ Pengundangan

    tempat ditetapkannya peraturan tersebut, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.
14. Peraturan Perundang-undangan

    Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Tanggal Penetapan/ Pengundangan

    tanggal ditetapkan / diundangkan suatu peraturan, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.
16. Tahun

    tahun ditetapkan / diundangkan suatu peraturan.
17. Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait

    peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan koleksi.
18. Lampiran

    file yang berkaitan dengan koleksi atau file multimedia dari data bibliografi yang bersangkutan berupa file pdf.
19. Dokumen Hukum

    Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan....
20. Nomor

    kombinasi nomor dan kode yang dipakai untuk membedakan suatu peraturan dari peraturan sejenis.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Produk Hukum Daerah Berdasarkan Jenis Dokumen Hukum

   Banyaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang diundangkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam satu tahun.