Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penataan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Raya Soreang KM 17

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	debi.riana87@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Neneng Zaenar Riani, S.Sos., M.AP
Jabatan:	Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Alamat:	Jl. Raya Soreang KM 17
Telepon:	08122143465
Faksimile:	-
Email:	nengriani76@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penataan organisasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan akan mendukung koordinasi yang lebih baik antar perangkat daerah, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bagian dari pemerintahan daerah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian organisasi guna menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kompilasi data penataan organisasi sebagai upaya untuk mendokumentasikan, menganalisis, serta mengelola perubahan dan pengembangan organisasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Penyusunan Kompilasi Penataan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung bertujuan untuk menyediakan data yang terstruktur dan terintegrasi mengenai perubahan, pengembangan, serta evaluasi organisasi pemerintahan daerah. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan terkait struktur kelembagaan, tugas, fungsi, serta hubungan kerja antar perangkat daerah. Selain itu, kompilasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, memperkuat koordinasi antar unit kerja, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   [K01368] Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor....
2. Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

   [K01860] Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan....
3. Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan

   [K00643] Pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Berdasarkan....
4. Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

   [K01368] Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor....
5. Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

   [K02020] Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan....

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.