Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabuaten Brebes

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Pulosari, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52213

Telepon:	(0283) 617646
Faksimile:	(0283) 6176365
Email:	dinperwaskim2@brebeskab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Plt. Kepala DInas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Plt. Kepala DInas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alamat:	Jl. Sultan Agung KM. 2 No. 84 Kabupaten Brebes 52213
Telepon:	(0283) 6176465
Faksimile:	(0283) 6176465
Email:	perwaskimkabbrebes@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pendataan kegiatan penanganan kawasan permukiman, sanitasi, dan pertanahan di Kabupaten Brebes

Tujuan Kegiatan
Mengetahui capaian penanganan kawasan permukiman, sanitasi, dan pertanahan di Kabupaten Brebes setiap tahunnya

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Rumah Masyarakat Miskin Ekstrem

   Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial
2. Luas Kawasan Permukimam kumuh <10 ha yang ditangani

   Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan konsep On-site Upgrading (Perbaikan Fisik Kawasan), On-site Reblocking (Penataan Tata Letak Kawasan), On-site Reconstruction (Pembangunan Kembali), Land Sharing (Pembagian Lahan), dan Relocation (Pemindahan Menuju Lokasi Baru)
3. Jumlah Rumah

   Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat berkumpul keluarga, identitas penghuni, dan tempat beraktivitas
4. Jumlah penetapaan tanah untuk pembangunan fasum

   Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil
5. Luas Kawasan Permukimam kumuh <10 ha

   Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
6. Rumah yang memeiliki akses sanitasi

   Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun menta
7. jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasum

   Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil

Indikator Kegiatan

1. Persentase Akses Sanitasi Layak

   Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL
2. Persentase Penanganan Kawasan Kumuh

   Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat
3. Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

   Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil
4. Persentase akses sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin

   Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa sanitasi layak untuk bantuan jambanisasi