Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perizinan Kabupaten Lamandau

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Batu Batanggui No. 39, Nanga Bulik, Lamandau Kode Pos 74662

Telepon:	+6281-255-931-083
Faksimile:	-
Email:	halo@dpmptsp.lamandaukab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
Eselon 2:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yohhan Orlando, S.Hut.
Jabatan:	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
Alamat:	Jl. Batu Batanggui No. 39, Nanga Bulik, Lamandau, Kode Pos 74662
Telepon:	081250961576
Faksimile:	-
Email:	orlando.yohhan@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilatarbelakangi oleh upaya untuk: Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Online Single Submisi (OSS) untuk pengoperasian sistemnya. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis OSS. Sementara itu, pemerintah daerah tetap mengawal komitmen investor terhadap izin usaha yang diperolehnya, seperti izin lokasi dan izin lingkungan. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tujuan Kegiatan
Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tarikh (tanggal/bulan/tahun)

   Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). a. Dalam hal informasi tanggal dan/atau bulan tidak diperlukan, kode tanggal/bulan diisi dengan kode 01. b. Dalam hal informasi yang dibutuhkan hanya bulan, kode tanggal diisikan 01 dan kode tahun diisikan tahun referensi yang digunakan. c.....
2. Jenis Perizinan

   Sistem pelayanan perizinan yang mencakup perizinan dan non perizinan. Beberapa jenis perizinan yang dapat diurus melalui DPMPTSP.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Perizinan yang Dikeluarkan Menurut Bulan dan Jenis Perizinan

   - Sistem pelayanan perizinan yang mencakup perizinan dan non perizinan. - Beberapa jenis perizinan yang dapat diurus melalui DPMPTSP, yang dikeluarkan setiap bulan menurut jenis perizinan.