Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pengumpulan Data Produk Hukum yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pahlawan No.110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174

Telepon:	: 0811314040
Faksimile:	-
Email:	birohukum.jatimprov@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Adhy Karyono, A.KS., M.AP.
Eselon 2:	Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Adi Sarono, S.H., M.H.
Jabatan:	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Alamat:	Jl. Pahlawan No. 110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon:	08113409981
Faksimile:	-
Email:	birohukum.jatimprov@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Timur memiliki kedudukan di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Biro Hukum berperan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan Biro Hukum bertanggung jawab dalam persiapan perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembentukan produk hukum Provinsi, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Biro Hukum bertugas dalam perumusan pembentukan produk hukum Provinsi. Produk-produk hukum yang berada di lingkup Biro Hukum terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Instruksi Gubernur. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota, Biro Hukum melaksanakan fasilitasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, Biro Hukum juga bertugas melaksanakan harmonisasi, sinkronisasi dan penyelarasan terhadap produk hukum Provinsi. Berbagai kebijakan dan instrumen pembangunan daerah yang dilaksanakan sudah semestinya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan produk-produk hukum Biro Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum demi kelancaran proses operasional program kerja.

Tujuan Kegiatan
Kompilasi data administrasi ini bertujuan untuk menunjukan produk-produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum di Jawa Timur.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Keputusan Gubernur

   Jumlah penetapan Gubernur yang bersifat konkrit, individual, dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kewenangan pemerintah daerah
2. Jumlah Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

   Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang dilakukan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota....
3. Jumlah Peraturan Daerah

   Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
4. Jumlah Peraturan Gubernur

   Jumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah
5. Jumlah Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

   Jumlah Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang dilakukan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Produk Hukum yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Kesusilaan, dan Kepentingan Umum

   Perbandingan antara realisasi capaian dengan target produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan, dan kepentingan umum yang telah ditetapkan