Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Selatan, Jl. Gunung Namak, Toboali
| Telepon: | (0718) 41666 |
| Faksimile: | (0718) 41666 |
| Email: | bagkumhambasel@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Ami Prionggo, SH |
| Jabatan: | Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bangka Selatan |
| Alamat: | Jl. Angsana, Kota Toboali |
| Telepon: | 0813 1020 0081 |
| Faksimile: | - |
| Email: | bagkumhambasel@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanPembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan produk hukum daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal.
Tujuan Kegiatan
Untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada seluruh kalangan masyarakat dengan memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-09-01 s.d. 2024-01-01
Desain
2023-09-01 s.d. 2024-01-01
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-01-01 s.d. 2024-12-31
Analisis
2024-04-01 s.d. 2024-12-31
Diseminasi Hasil
2024-12-01 s.d. 2024-12-31
Evaluasi
2025-01-01 s.d. 2025-01-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Peraturan Daerah | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati | Selama Pelayanan |
| Peraturan Bupati | Peraturan Bupati | Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati | Selama Pelayanan |
| Keputusan Bupati | Keputusan Bupati | Peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final | Selama Pelayanan |
| Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati | Rancangan Peraturan Bupati | Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu. | Selama Pelayanan |
| Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati | Rancangan Keputusan Bupati | Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu. | Selama Pelayanan |
| Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah | Rancangan Peraturan Daerah | Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu. | Selama Pelayanan |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA SELATAN |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : pendokumentasian arsip
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Bagian Hukum Setda Bangka Selatan
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Review Web JDIH
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Bagian Hukum Setda
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-01-31;
Digital (softcopy): 2025-01-31;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.
-
Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.
-
Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.
-
Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati
-
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati
Indikator Kegiatan
-
Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati
-
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati