Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng Nomor 14, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hasanuddin, SE., M.M.Si.
Jabatan:	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Alamat:	Jln. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Kantor Gubernur No. 14, Mamuju (91512)
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapperida@sulbarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan. Dalam hal ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, beberapa dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (RPJPD); 2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (RTRW); 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (RPJMD); 4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Perubahan RPJMD); 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (RKPD); 6. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 (RKPD); 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (RKPD); 8. Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (RKPD). Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tujuan Kegiatan
Agar terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk dilaksanakan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Asistensi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pelaksanaan Program Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Pelaksanaan program yang tertuang dalam rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Kegiatan yang tertuang dalam rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Program Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Program yang tertuang dalam rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Program Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Program yang termuat dalam dokumen hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
5. Pelaksanaan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

   Program yang termuat dalam dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

1. Persentase kegiatan yang tidak terlaksana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Bagian dari kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak terlaksana pada Pemerintah Provinsi
2. Konsistensi Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Bagian dari program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang konsisten dengan program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Persentase program yang tidak terlaksana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

   Bagian dari program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang tidak terlaksana pada pemerintah provinsi
4. Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

   Bagian dari program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang konsisten dengan program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah