Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-24.3522.015

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Trunojoyo No. 12

Telepon:	(0353) 893526
Faksimile:	(0353) 893526
Email:	bakesbangpol@bojonegorokab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	RACHMAD SHOLEH FAROKHI, S.STP, MM.
Jabatan:	SEKRETARIS BADAN
Alamat:	JL. TRUNOJOYO NO.01 BOJONEGORO
Telepon:	081332737463
Faksimile:	-
Email:	rachfarouq@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro tidak bisa terlepas dari fungsi pelayanan kepada masyarakat secara luas, oleh sebab itu maka perlu disusun standar pelayanan publik sehingga masyarakat dapat secara mudah mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro. Adapun pelayanan terhadap publik yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro dalah meliputi:a. Pelayanan laporan keberadaan Ormas / LSMb. Pelayanan Pendaftaran Partai politikc. Pelayanan Rekomendasi Surat ijin Penelitian dan Ijin Pemasangan Atribut Parpol, Ormas dan Perseorangand. Pelayanan Bantuan Keuangan Partai Politik Bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Bojonegoroe. Pelayanan Permohonan Data dan Informasif. Pelayanan KoordinasiSurvei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Survey ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiata Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Tujuan Kegiatan
Tujuan yang dicapai meliputi:1. Mengetahui angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.2. Mengetahui kelemahan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga mengetahui mana yang perlu dibenahi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.3. Mengetahui kinerja pelayanan publik secara periodik.4. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan sebuah kebijakan.5. Memunculkan iklim kompetisi yang positif antar unit pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga mendorongpenyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.6. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan, denganmemperoleh feedback atau umpan balik berupa saran dan kritik terhadap pelayanan publik agar mampu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.7. Memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap kualitas kinerja pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
2. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
3. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
5. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
6. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
8. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.