Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Trunojoyo No.12 A

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkadbojonegoro@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	LULUK ALIFAH, SE., MM.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	MUNDHORI, S.Sos.
Jabatan:	IV.a - Pengawas Kepala Sub Bagian
Alamat:	jl trunojoyo No. 12 A, Kab. Bojonegoro
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	shofanfathu@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset daerah. BPKAD memainkan peran penting dalam mendukung penyediaan layanan publik yang efisien dan berkualitas dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperlukan untuk layanan tersebut dikelola dengan baik. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan dan aset daerah , BPKAD Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus berupaya memberikan layanan yang optimal kepada semua SKPD yang ada di Kabupaten Bojonegoro dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan pencairan anggaran, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan pengelolaan Aset Daerah. BPKAD terus berupaya untuk meningkatan pelayanan yang diberikan kepada seluruh SKPD dengan harapan terwujud tata kelola keuangan dan aset daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Bedasarkan kondisi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memandang penting untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan-layanan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara komprehensif, representatif, dan objektif. Hal ini sejalan PERMENPANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Merujuk pada PERMENPANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan 9 unsur, yaitu syarat, proesdur, waktu, jenis spesifikasi layanan, tarif, kompetensi petugas, sikap petugas, kesigapan penanganan aduan, dan sarana dan prasarana.

Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan Pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Mengukur kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Menganalisis dan menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Mengetahui keunggulan dan kelemahan pelayanan yang telah diberikan serta rekomendasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan selanjutnya

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 4
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
3. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
5. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
6. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.