Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penegakan Perundang-undangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.7600.004

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan K.H Abd Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, 91511

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@sulbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Asnovian G, SH
Jabatan:	Plt. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
Alamat:	Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	programsatpol2023@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketertiban umum. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP membutuhkan data administrasi yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Data administrasi penegakan Perda merupakan data yang berkaitan dengan kegiatan Satpol PP dalam menegakkan Perda, mulai dari data pelanggaran Perda, penyelesaian pelanggaran Perda, hingga data operasi penegakan Perda.

Tujuan Kegiatan
1. Memperoleh data administrasi penegakan Perda yang akurat dan terkini. 2. Meningkatkan ketersediaan data untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan Satpol PP. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satpol PP dalam penegakan Perda.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Yang Harus Dilayani

   Warga Negara yang mengalami kerugian baik material ataupun luka fisik akibat dari penegakan perda/perkada.
2. Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada Yang Terlayani

   Warga Negara yang mengalami kerugian baik material ataupun luka fisik akibat dari penegakan perda/perkada.
3. Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada

   Penegakan peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yang memuat sanksi dan yang di tegakkan.
4. Pelanggaran Perda dan Perkada

   Pelanggaran peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah yang memuat sanksi dan yang ditegakkan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada

   Perbandingan antara banyaknya penyelesaiakan Perda dan Perkada dibandingkan dengan pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada

   Banyaknya penyelesaian penegakan peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3. Jumlah Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada Yang Terlayani

   Warga Negara yang mengalami kerugian baik material ataupun luka fisik akibat dari penegakan perda/perkada.
4. Jumlah Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Yang Harus Dilayani

   Warga Negara yang mengalami kerugian baik material ataupun luka fisik akibat dari penegakan perda/perkada.
5. Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada

   Banyaknya pelanggaran peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah.