Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Kota Yogyakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Kenari 51, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telepon:	(0274) 371977
Faksimile:	(0274) 371977
Email:	inspektorat@jogjakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	FITRI PAULINA ANDRIANI, S.T. (Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta)

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.
Jabatan:	Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta
Alamat:	Jl. Kenari No 51 Yogyakarta
Telepon:	(0274)371977
Faksimile:	(021) 3857046
Email:	inspektorat@jogjakota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Reformasi Birokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa perubahan mindset ( pola pikir ) SDM aparatur dan sistem yang berjalan dapat mengendalikan organisasi, tatalaksana, SDM aparatur, pengawasan dan pelayanan publilk. Dengan perkembangan yang sangat pesat saat ini,tuntutan pengguna layanan juga semakin meningkat, salah satunya pelayanan yang ramah dan service excellent. Pentingnya pelayanan terhadap pengguna layanan juga merupakan streategi dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimaa tujuan akhir yang hendak dicapai adlaah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai indikator berhasil tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga layanan publik.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 dimana data-data survey kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh pegawai Inspektorat kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pengguna layanan.SKM bertujuanuntuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kenyamanan lingkungan

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi atau suasana yang menciptakan rasa nyaman dan aman bagi individu dalam suatu lingkungan, baik itu fisik maupun sosial
2. Kejelasan dan kepastian pegawai pelayanan

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, sarana digunakan untuk benda....
4. Fasilitasi pendampingan reformasi birokrasi dan zona intergritas

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pendampingan reformasi birokrasi dan zona intergritas
5. Fasilitasi pembinaan evaluasi SAKIP dan Reviu LKJ

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pembinaan evaluasi SAKIP dan Reviu LKJ
6. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
7. Keadilan mendapatkan pelayanan

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi atau suasana yang menciptakan rasa nyaman dan aman bagi individu dalam suatu lingkungan, baik itu fisik maupun sosial
8. Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan barang

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan barang
9. Fasilitasi pengaduan dan tindak lanjutnya

   Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pengaduan dan tindak lanjutnya
10. Kedisiplinan pegawai pelayanan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kemampuan dan kepatuhan petugas atau individu terhadap aturan, tata tertib, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pekerjaan atau tugas
11. Perilaku pegawai pelayanan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sikap petugas dalam memberikan pelayanan
12. Kemudahan Prosedur Pelayanan

    Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan
13. Tingkat Pendidikan

    Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
14. Jenis Kelamin

    Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
15. Waktu penyelesaian pelayanan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
16. Fasilitasi pembinaan pengawasan aparatur dan pendampingan pemeriksaan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pembinaan pengawasan aparatur dan pendampingan pemeriksaan
17. Fasilitasi pembinaan pengawasan pengadaan barang jasa/pembangunan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pembinaan pengawasan pengadaan barang jasa/pembangunan
18. Kemampuan pegawai pelayanan

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
19. Fasilitasi pendampingan penerapan system pengendalian internal pemerintah

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Fasilitasi pendampingan penerapan system pengendalian internal pemerintah

Indikator Kegiatan

1. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pengaduan dan tindak lanjutnya

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pengaduan dan tindak lanjutnya
2. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pembinaan evaluasi SAKIP dan Reviu LKJ

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pembinaan evaluasi SAKIP dan Reviu LKJ
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Inspektorat

   Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Inspektorat
4. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pembinaan pengawasan pengadaan barang jasa/pembangunan

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pembinaan pengawasan pengadaan barang jasa/pembangunan
5. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pendampingan penerapan system pengendalian internal pemerintah

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pendampingan penerapan system pengendalian internal pemerintah
6. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Kejelasan dan kepastian pegawai pelayanan

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Kejelasan dan kepastian pegawai pelayanan
7. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Waktu penyelesaian pelayanan

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Waktu penyelesaian pelayanan
8. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pendampingan reformasi birokrasi dan zona intergritas

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pendampingan reformasi birokrasi dan zona intergritas
9. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Kedisplinan pegawai pelayanan

   Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Kedisplinan pegawai pelayanan
10. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Kenyamanan lingkungan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Kenyamanan lingkungan
11. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pembinaan pengawasan aparatur dan pendampingan pemeriksaan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pembinaan pengawasan aparatur dan pendampingan pemeriksaan
12. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Perilaku pegawai pelayanan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Perilaku pegawai pelayanan
13. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan
14. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Keadilan mendapatkan pelayanan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Keadilan mendapatkan pelayanan
15. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
16. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Ketersediaan sarana dan prasarana

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Ketersediaan sarana dan prasarana
17. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Kemampuan pegawai pelayanan

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Kemampuan pegawai pelayanan
18. Nilai rata-rata (NRR) Unsur Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan barang

    Nilai rata-rata persepsi kepuasan masyarakat pada Unsur Fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan barang