Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi produk administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl.jendral sudirman no 40, Lubuk Sikaping

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpbdkabupatenpasaman@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	JULIATER GINTING,S.TP
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	jln.jendral sudirman no 40 lubuk sikaping
Telepon:	085352636554
Faksimile:	-
Email:	bpbdkabupatenpasaman@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Merangkai peristiwa bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat baik faktor alam maupun non alam sesuai dengan UU NOMOR 24 TAHUN 2007(TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA)

Tujuan Kegiatan
1. Meminimalisir dampak bencana 2. Mengetahui daerah daerah rawan bencana 3. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi Data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Peta Kapasitas dan kajiannya

   Peta kapasitas adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada.
2. Sistem peringatan dini bencana banjir bandang

   Sistem peringatan dini bencana banjir bandang merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir bandang.
3. Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan

   Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan.
4. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis

   Pusdalops PB memberikan informasi-informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana sebagai upaya peringatan dini.
5. Penghentian status tanggap darurat bencana

   Penghentian status tanggap darurat bencana merupakan prosedur yang mengatur mekanisme penghentian status tanggap darurat bencana atau proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan SOP Penghentian Tanggap Darurat.
6. Rencana Penanggulangan Bencana

   Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca).
7. Optimalisasi pemanfaatan air permukaan

   Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian 2. Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai; mata air; rawa-rawa; danau; lahan basah; embung; irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan....
8. Restorasi lahan gambut

   Restorasi lahan gambut adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.
9. Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat

   Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi.
10. Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik

    Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan suppliernya supplier dan konsumen akhir.....
11. Sistem peringatan dini bencana tanah longsor

    Sistem peringatan dini bencana tanah longsor merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tanah longsor.
12. Peraturan tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan

    Informasi kebencanaan meliputi 3 fase yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
13. Desa Tangguh Bencana

    Desa Tangguh Bencana merupakan desa/kelurahan yang dirancang untuk membentuk warganya menjadi tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan
14. Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

    Sistem Peringatan Dini yang disusun, baik berupa alat sederhana berbasis komunitas, system peringatan beralur, sampai alat peringatan dini yang canggih
15. Rencana kontijensi banjir bandang

    Rencana kontijensi banjir bandang merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir bandang.
16. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana

    Peraturan Daerah dimaksud adalah adalah Peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD
17. Rencana kontijensi tsunami

    Rencana kontijensi tsunami merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tsunami.
18. Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitgasi bencana banjir

    Biopori/sumur respaan adalah salah satu metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.
19. Kebijakan Daerah tentang PRB

    Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
20. Penyimpanan/pergudangan Logistik PB

    Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik....
21. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional

    Tersedianya sebuah sistem pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertikal dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
22. Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan

    Langkah pencegahan dan mitigasi bencana dalam bentuk peraturan (peraturan daerah, peraturan adat/desa) serta penegakan hukum bagi masyarakat, swasta maupun instansi, khususnya untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan.
23. Pemulihan penghidupan masyarakat

    Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana merupakan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan
24. Pembentukan Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana)

    Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik).
25. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana

    Lembaga Forum PRB adalah forum yang telah memiliki landasan hukum (legal entity) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB.
26. Penerapan bangunan tahan gempa bumi

    Bangunan tahan gempa bumi merupakan suatu bangunan yang sekuat apapun saat terjadi gempa, bangunan tersebut tetap terkena getarannya namun masih tetap aman.
27. Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan

    Terselenggaranya latihan atau simulasi (geladi) mengenai kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai pelatihan, simulasi, hingga uji sistem).
28. Rencana Kontijensi Banjir

    Rencana Kontijensi yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya rencana kontijensi untuk ancaman bencana banjir
29. Restorasi Sungai

    Restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (river engineering) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial....
30. Konservasi vegetatif DAS rawan longsor

    Konservasi vegetatif DAS adalah pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor
31. Pemantauan berkala hulu sungai

    Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai ( sempadan, badan air, dan area hutan di luar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di landskap DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana....
32. Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami

    Tanaman penahan gelombang tsunami merupakan tanaman yang dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami, misalnya pohon kelapa, mangrove, casuarina. Bangunan penahan gelombang tsunami merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainya
33. Perlindungan daerah tangkapan air

    Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa....
34. Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan

    Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kebakaran lahan dan hutan.
35. Pemulihan infrastruktur penting

    Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah
36. Pembentukan BPBD

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
37. Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik

    Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
38. Komitmen DPRD terhadap PRB

    Komitmen DPRD terhadap PRB adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.
39. Rencana kontijensi gempa bumi

    Rencana kontijensi gempa bumi merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana gempa bumi.
40. Penguatan Lereng

    Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masabatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penguatan lereng dianggap dapat menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor
41. Penataan ruang berbasis PRB

    Pada indikator ini focus kepada aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana
42. Rencana Evakuasi Bencana Tsunami

    Rencana Evakuasi Tsunami berdasarkan. Kajian risiko bencana
43. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB

    Tersedianya aktor pengguna peralatan PB yang tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.
44. Penentuan status tanggap darurat

    Mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah.
45. Sistem peringatan dini bencana kekeringan

    Sistem peringatan dini bencana kekeringan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kekeringan.
46. Perbaikan rumah penduduk

    Perbaikan rumah penduduk merupakan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana dengan lebih baik (build back better) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur)
47. Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah

    Peta bahaya adalah peta yang berisikan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana serta kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.
48. Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB

    Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.
49. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha

    Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana
50. Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah

    Peta kerentanan adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar serta potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada.
51. Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana

    Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit dan puskesmas....
52. Sistem peringatan dini bencana tsunami

    Sistem peringatan dini bencana tsunami merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tsunami.
53. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya

    Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan diselenggarakan instansi tertentu, dll di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
54. Pemulihan pelayanan dasar pemerintah

    Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah
55. Pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban

    Pengerahan tim penyelamat dan pertolongan korban merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil dalam melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
56. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat

    Deskripsi: Informasi apapun terkait kebencanaan yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut harus didiseminasikan secara menyeluruh dan menjangkau semua lapisan masyarakat
57. Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh

    Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh merupakan mekanisme prosedur cara pengerahan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
58. Perbaikan darurat

    Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.
59. Rencana kontijensi kekeringan

    Rencana kontijensi kekeringan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kekeringan.
60. Pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana

    Pengerahan tim kaji cepat merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil yang sudah melakukan kaji cepat pada masa krisis di daerah sesuai SOP Pengerahan Kaji Cepat.
61. Rencana kontijensi tanah longsor

    Rencana kontijensi tanah longsor merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tanah longsor.
62. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api

    Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya erupsi gunung api.
63. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana

    Sekolah dan Madrasah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana
64. Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota

    Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk dan taman kota
65. Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat

    Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.
66. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

    Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.
67. Penerapan sistem komando operasi darurat

    Sistem komando operasi darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.
68. Rencana kontijensi erupsi gunung api

    Rencana kontijensi erupsi gunung api merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana erupsi gunung api
69. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

    Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
70. Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
71. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api

    Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai upaya penanggulangan bencana erupsi gunung api, berupa rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunung api.
72. Risiko bencana

    Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
73. Jumlah kejadian bencana alam

    bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,tsunami, gunung meletus dll

Indikator Kegiatan

1. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik

   Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
2. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

   Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
3. Penanganan tematik kawasan rawan bencana

   Penanganan tematik kawasan rawan bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel penanganan tematik kawasan rawan bencana
4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana

   Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
5. Pengembangan sistem pemulihan bencana

   Pengembangan sistem pemulihan bencana adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel pengembangan sistem pemulihan bencana
6. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu

   Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu adalah skor akumulasi dari ketersediaan dalam variabel-variabel pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
7. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan

   Perkuatan kebijakan dan kelembagaan adalah skor akumulasi dari ketersediaan variabel-variabel yang berhubungan dengan kebijakan dan kelembagaan tentang kebencanaan