Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Profil Statistik Sektoral BPKAD Provinsi Banten

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang

Telepon:	(0254) 267019.267008
Faksimile:	(0254) 267020
Email:	banten.pepbpkad@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Agus Setiyadi, SH.,M.Si
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang
Telepon:	(0254) 267019.267008
Faksimile:	(0254) 267020
Email:	banten.pepbpkad@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai walidata pendukung serta penyedia data statistik keuangan lingkup daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten maka diperlukan data dan informasi statistik bidang urusan keuangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan meperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik bidang urusan keuangan menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisi dan pengambilan keputusan

Tujuan Kegiatan
Untuk memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten serta untuk mengetahui potensi dan sumber dana yang ada sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penggunan/Stakeholders lainnya

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-01 s.d. 2024-01-31

Desain

2024-02-01 s.d. 2024-03-01

Pengumpulan Data

2024-03-01 s.d. 2024-03-30

Pengolahan Data

2024-04-01 s.d. 2024-04-15

Analisis

2024-04-15 s.d. 2024-04-30

Diseminasi Hasil

2024-06-02 s.d. 2024-06-02

Evaluasi

2024-06-15 s.d. 2024-06-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	2023
Belanja Daerah	Belanja Daerah	Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	2023
Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Daerah	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya	2023
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2023
Pajak Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	2023
Retribusi Daerah	Retribusi Daerah	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	2023
Belanja Operasi	Belanja Operasi	Pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi	2023
Belanja Modal	Belanja Modal	Pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	2023
Dana Transfer	Dana Transfer	Anggaran dana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah	2023
Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah	2023
Aset	Aset	Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya	2023
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran	2023
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga	2023
Transfer	Transfer	Penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil	2023
Opini BPK	Opini BPK	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan	2023
Penyertaan Modal	Penyertaan Modal	Setiap usaha dalam Penyertaaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan	2023
Program	Program	Penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rnisi kementerian negara/lembaga atau SKPD	2023
Kegiatan	Kegiatan	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa	2023
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan	2023
Sasaran	Sasaran	Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan	2023
Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagaipenjabaran tugas dan fungsi organisasi	2023
Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.	2023
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran atas keluaran (outputs dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program	2023
Sustainable Development Goals (SDGs)	Sustainable Development Goals (SDGs)	Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030	2023
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bagian dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	2023

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
BANTEN	PANDEGLANG
BANTEN	LEBAK
BANTEN	TANGERANG
BANTEN	SERANG
BANTEN	KOTA TANGERANG
BANTEN	KOTA CILEGON
BANTEN	KOTA SERANG
BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : BPKAD Provinsi Banten

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat Koordinasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : BPKAD Prov. Banten - 8 dan Pemerintah Provinsi Banten

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-06-02;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.