Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Data Profil Statistik Sektoral BPKAD Provinsi Banten 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Data Profil Statistik Sektoral BPKAD Provinsi Banten
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Keuangan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang
| Telepon: | (0254) 267019.267008 |
| Faksimile: | (0254) 267020 |
| Email: | banten.pepbpkad@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | - |
| Eselon 2: | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Agus Setiyadi, SH.,M.Si |
| Jabatan: | Sekretaris |
| Alamat: | Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang |
| Telepon: | (0254) 267019.267008 |
| Faksimile: | (0254) 267020 |
| Email: | banten.pepbpkad@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai walidata pendukung serta penyedia data statistik keuangan lingkup daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten maka diperlukan data dan informasi statistik bidang urusan keuangan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan meperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik bidang urusan keuangan menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisi dan pengambilan keputusan
Tujuan Kegiatan
Untuk memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten serta untuk mengetahui potensi dan sumber dana yang ada sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penggunan/Stakeholders lainnya
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-01-31
Desain
2024-02-01 s.d. 2024-03-01
Pengumpulan Data
2024-03-01 s.d. 2024-03-30
Pengolahan Data
2024-04-01 s.d. 2024-04-15
Analisis
2024-04-15 s.d. 2024-04-30
Diseminasi Hasil
2024-06-02 s.d. 2024-06-02
Evaluasi
2024-06-15 s.d. 2024-06-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Pendapatan Daerah | semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan | 2023 |
| Belanja Daerah | Belanja Daerah | Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan | 2023 |
| Pembiayaan Daerah | Pembiayaan Daerah | Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya | 2023 |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 2023 |
| Pajak Daerah | Pajak Daerah | Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat | 2023 |
| Retribusi Daerah | Retribusi Daerah | Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan | 2023 |
| Belanja Operasi | Belanja Operasi | Pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi | 2023 |
| Belanja Modal | Belanja Modal | Pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi | 2023 |
| Dana Transfer | Dana Transfer | Anggaran dana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah | 2023 |
| Belanja Tidak Terduga | Belanja Tidak Terduga | Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah | 2023 |
| Aset | Aset | Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya | 2023 |
| Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah | 2023 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran | 2023 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga | 2023 |
| Transfer | Transfer | Penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil | 2023 |
| Opini BPK | Opini BPK | Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan | 2023 |
| Penyertaan Modal | Penyertaan Modal | Setiap usaha dalam Penyertaaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan | 2023 |
| Program | Program | Penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan rnisi kementerian negara/lembaga atau SKPD | 2023 |
| Kegiatan | Kegiatan | Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa | 2023 |
| Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan | 2023 |
| Sasaran | Sasaran | Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan | 2023 |
| Indikator Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagaipenjabaran tugas dan fungsi organisasi | 2023 |
| Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Program | Ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. | 2023 |
| Indikator Kinerja Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Ukuran atas keluaran (outputs dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program | 2023 |
| Sustainable Development Goals (SDGs) | Sustainable Development Goals (SDGs) | Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030 | 2023 |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Bagian dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD | 2023 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| BANTEN | PANDEGLANG |
| BANTEN | LEBAK |
| BANTEN | TANGERANG |
| BANTEN | SERANG |
| BANTEN | KOTA TANGERANG |
| BANTEN | KOTA CILEGON |
| BANTEN | KOTA SERANG |
| BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : BPKAD Provinsi Banten
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat Koordinasi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : BPKAD Prov. Banten - 8 dan Pemerintah Provinsi Banten
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-06-02;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -