Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Administrasi Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Jenderal Sudirman No 40, Lubuk Sikaping

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@pasamankab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Bappeda

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Zul Edri, Sp
Jabatan:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat:	Jalan Jendral Sudirman No.40 Lubuk Sikaping
Telepon:	081275196189
Faksimile:	-
Email:	bappeda@pasamankab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah setiap tahunnya melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Memenuhi ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman menyusun Dokumen RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.

Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah: a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman; b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu , antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; e. Optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta f. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : verifikasi Via HP / WA

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 24

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Rekomendasi

   Saran dan Masukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan
2. Jumlah OPD yang Melaksanakan Forum OPD

   Jumlah OPD di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan Forum/Rapat/Pertemuan antar OPD
3. Jumlah OPD yang Melaksanakan Forum OPD Tepat Waktu

   Jumlah OPD di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan Forum/Rapat/Pertemuan antar OPD tepat waktu
4. Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD

   Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
5. Jumlah Anggaran pada RKPD

   Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran per Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD

   Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Jumlah Data IKU yang tersedia

   Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
8. Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi Prioritas Pendanaan RKPD

   Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan

   Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
10. Jumlah Data IKU

    Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Perangkat Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
11. Jumlah OPD

    Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
12. Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang Diundang

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
13. Jumlah Program pada RPJMD

    Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
14. Jumlah Data IKD

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
15. Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
16. Jumlah IKD yang mencapai Target

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
17. Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
18. Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD

    Saran dan Masukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan
19. Jumlah IKU yang Mencapai Target

    Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
20. Anggaran per Program pada RPJMD

    Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Jumlah Data IKD yang tersedia

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kegiatan

1. Konsistensi Anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD

   Anggaran per program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibanding dengan anggaran per program pada RPJMD
2. Pelaksanaan Musrenbang

   Hasil survei kepuasan pelaksanaan Musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya
3. Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD

   Jumlah OPD yang melaksanakan forum OPD dibanding dengan Jumlah OPD
4. Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang

   Jumlah partisipasi aktif pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan
5. Persentase Prioritas Pembangunan pada RPJMD menjadi Anggaran Prioritas dalam RKPD

   Jumlah anggaran program prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD dibanding dengan jumlah anggaran pada RKPD
6. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD

   Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti OPD dibanding dengan jumlah rekomendasi
7. Persentase Ketersediaan Data IKU

   Jumlah data IKU yang tersedia dibanding dengan jumlah data IKU
8. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik

   Jumlah kehadrian pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang
9. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang

   Jumlah kehadrian pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang
10. Persentase Capaian IKD

    Jumlah IKD yang mencapai target dibanding dengan jumlah IKD
11. Persentase Ketersediaan Data IKD

    Jumlah data IKD yang tersedia dibanding dengan jumlah data IKD
12. Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD

    Jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program pada RPJMD
13. Pelaksanaan Konsultasi Publik

    Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya
14. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Forum OPD

    Jumlah OPD yang melaksanakan forum OPD tepat waktu dibanding dengan Jumlah OPD
15. Persentase Capaian IKU

    Jumlah IKU yang mencapai target dibanding dengan jumlah IKU
16. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik

    Jumlah partisipasi aktif pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan