Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pengumpulan Data Profil Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Cara lain sesuai dengan perkembangan TI

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Cok Agung Tresna, Renon

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bapenda@baliprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Made Santha, S.E., M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Putu Mega Indrawan, S. STP., MAP
Alamat:	Jl. Cok Agung Tresna no. 14
Telepon:	0361 222642
Faksimile:	-
Email:	bapenda@ws.baliprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Kemandirian Fiskal Provinsi Bali

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Peningkatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-01 s.d. 2024-01-01

Desain

2024-01-01 s.d. 2024-01-01

Pengumpulan Data

2024-03-01 s.d. 2024-03-31

Pengolahan Data

2024-04-01 s.d. 2024-04-30

Analisis

2024-05-01 s.d. 2024-05-31

Diseminasi Hasil

2024-08-01 s.d. 2024-08-31

Evaluasi

2024-12-01 s.d. 2024-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Target dan Penerimaan PAD Prov. Bali	Target dan Penerimaan PAD	target yang ditetapkan dan penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah dan retribusi daerah	1 tahun lalu
Grafik data target dan penerimaan PAD Prov. Bali	Grafik data target dan penerimaan PAD	Gambaran dari target dan penerimaan yang dihasilkan dari pajak daerah dan retribusi daerah	1 tahun lalu
Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Realisasi PAD	Jumlah Realisasi Pajak Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	1 tahun lalu
Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi pajak daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	1 tahun lalu
Jenis pungutan pajak Badan Pendapatan Daerah Prov. Bali	Jenis pungutan pajak	Jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. PKB, BBNKB, PBBKB, Air Permukaan, Pajak Rokok	1 tahun lalu

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
BALI	KOTA DENPASAR

Metode Pengumpulan Data
Lainnya : Data Query

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Database

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Level administrasi provinsi

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Level administrasi provinsi

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-08-01;
Data Mikro: 2024-08-01;

Variabel Kegiatan

Jumlah Retribusi Daerah
Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Indikator Kegiatan

JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.