Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Bidang Hukum dan HAM Kota Tangerang Selatan 2023
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Bidang Hukum dan HAM Kota Tangerang Selatan
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-23.3674.001
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraDinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Maruga Raya No.1, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321
| Telepon: | - |
| Faksimile: | - |
| Email: | pep.kominfotangsel11@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| Eselon 2: | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Ahmad Syatiri, Se |
| Jabatan: | Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Layanan Informasi Publik |
| Alamat: | Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Kec. Ciputat |
| Telepon: | 02127598785 |
| Faksimile: | - |
| Email: | statistikkominfotangsel@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanKebutuhan utama dari masyarakat terhadap pemerintah adalah terwujudnya rasa aman dan tentram dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut merupakan salah satu peran dari peraturan daerah. Selain itu peraturan daerah juga berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dengan salah satu syaratnya adalah masyarakat dapat ikut serta menegakkan peraturan daerah sehingga dapat memberi dampak pada pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan edukasi dapat menjadi bagian dari proses pembinaan hukum dengan tujuan memiliki budaya hukum pada masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan edukasi tersebut karena masyarakat akan memiliki budaya hukum bila telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten
Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan data kompilasi produksi administrasi bidang hukum dan hak asasi manusia yang memuat data tahun 2021 dan 2022 yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai gambaran arah pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan berbasis data dan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan yang berkesinambungan pada masa yang akan datang dengan sasaran prioritas yang lebih jelas dan terarah.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-03-31
Desain
2023-01-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-01 s.d. 2023-04-30
Pengolahan Data
2023-05-01 s.d. 2023-05-31
Analisis
2023-06-01 s.d. 2023-06-24
Diseminasi Hasil
2023-06-25 s.d. 2023-06-30
Evaluasi
2023-06-25 s.d. 2023-06-30
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah | 2023 |
| Jenis Kekerasan | Kekerasan | Jenis perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. | 2023 |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |
Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
Mail, Lainnya : Portal Satu Data Tangerang Selatan
Unit Pengumpulan Data
Individu, Lainnya : Produk Hukum, Sekolah, Operasi Penertiban, dll
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Taskforce
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tangerang Selatan
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-11-24;
Digital (softcopy): 2023-11-24;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Jenis perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
-
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah
Indikator Kegiatan
-
Banyaknya kasus yang ditangani terkait setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.
-
Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
-
Banyaknya kasus yang ditangani terkait kekerasan terhadap perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik....
-
Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan....
-
Banyaknya kegiatan pendampingan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diluar pengadilan dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.
-
Banyaknya orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh pendampingan bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan atau gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.