Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Bidang Hukum dan HAM Kota Tangerang Selatan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.3674.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Maruga Raya No.1, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	pep.kominfotangsel11@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Eselon 2:	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ahmad Syatiri, Se
Jabatan:	Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Layanan Informasi Publik
Alamat:	Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Kec. Ciputat
Telepon:	02127598785
Faksimile:	-
Email:	statistikkominfotangsel@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kebutuhan utama dari masyarakat terhadap pemerintah adalah terwujudnya rasa aman dan tentram dalam menjalankan kehidupan. Hal tersebut merupakan salah satu peran dari peraturan daerah. Selain itu peraturan daerah juga berkontribusi dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dengan salah satu syaratnya adalah masyarakat dapat ikut serta menegakkan peraturan daerah sehingga dapat memberi dampak pada pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan edukasi dapat menjadi bagian dari proses pembinaan hukum dengan tujuan memiliki budaya hukum pada masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan edukasi tersebut karena masyarakat akan memiliki budaya hukum bila telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten

Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan data kompilasi produksi administrasi bidang hukum dan hak asasi manusia yang memuat data tahun 2021 dan 2022 yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai gambaran arah pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan berbasis data dan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan yang berkesinambungan pada masa yang akan datang dengan sasaran prioritas yang lebih jelas dan terarah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jenis Kekerasan

   Jenis perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
2. Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP

   Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

   Banyaknya kasus yang ditangani terkait setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.
2. Jumlah Pelanggaran Keamanan Ketertiban

   Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
3. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

   Banyaknya kasus yang ditangani terkait kekerasan terhadap perempuan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik....
4. Jumlah Dokumen Hukum

   Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan....
5. Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi

   Banyaknya kegiatan pendampingan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diluar pengadilan dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.
6. Jumlah Penerima Batuan Hukum Litigasi

   Banyaknya orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh pendampingan bantuan hukum mulai dari tingkat penyidikan atau gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.