Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Aset Daerah di Kabupaten Tegal

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr Soetomo No 1 Slawi

Telepon:	(0283) 492202
Faksimile:	(0283) 491670
Email:	aklapkabtegal@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	EDY PRAMONO, SE
Jabatan:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Alamat:	Jln. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
Telepon:	( 0283 ) 492202
Faksimile:	( 0283 ) 492202
Email:	bpkad@tegalkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalamkegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.. Adanya data aset daerah berguna dalam pengelolaan aset (kekayaan) pemerintah Kabupaten Tegal untuk memantau dan menghitung serta memanfaatkannya secara optimal. Ketersediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, konsisten, dan lengkap sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan, akademisi dan para stakeholder

Tujuan Kegiatan
Untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Data aset daerah mencakup informasi tentang berbagai jenis aset, seperti bangunan, tanah, kendaraan, infrastruktur, dan peralatan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pembuatan data aset daerah: 1. Pengelolaan Aset yang Lebih Efektif: Data aset memungkinkan pemerintah daerah untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, dan nilai aset yang dimiliki. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengelola aset secara lebih terencana, termasuk pemeliharaan, pemanfaatan, atau penghapusan aset yang sudah tidak terpakai. 2.Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan data yang terstruktur dan terdokumentasi, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepemilikan dan penggunaan aset daerah kepada publik dan pihak-pihak terkait. Ini mendorong transparansi dalam pengelolaan aset publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. 3.Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Data aset daerah berperan penting dalam perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran. Informasi yang lengkap tentang aset daerah memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan investasi, pemanfaatan lahan, atau pengembangan infrastruktur baru. 4.Optimalisasi Pemanfaatan Aset: Dengan mengetahui data aset secara rinci, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki, misalnya melalui sewa, kerjasama dengan pihak ketiga, atau penataan ulang aset yang kurang dimanfaatkan. 5.Pengamanan dan Pengawasan Aset: Data aset daerah juga membantu dalam pengawasan terhadap aset, termasuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan. Inventarisasi yang akurat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan audit dan menjaga keberlanjutan aset. Memenuhi Persyaratan Hukum dan Administratif: Pembuatan data aset daerah juga berfungsi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap pemerintah daerah memiliki catatan aset yang lengkap dan terstruktur.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 11
Pengumpul data/enumerator: 144

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jaringan, Jalan dan Irigasi

   jenis aset tetap milik pemerintah daerah atau instansi yang berupa infrastruktur fisik yang dibangun untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan akses transportasi, pengairan, dan jaringan pendukung lainnya. Aset ini sangat penting bagi pembangunan....

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.