Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Administrasi Polisi Pamong Praja, Data Kejadian, dan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Salatiga

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. LETJEN SUKOWATI NO.51 KOTA SALATIGA

Telepon:	(0298) 326842
Faksimile:	(0298) 321398
Email:	satpolpp@salatiga.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Satuan Polisi pamong Praja

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Alamat:	JL. LETJEN SUKOWATI NO.51 KOTA SALATIGA
Telepon:	(0298) 326842
Faksimile:	(0298) 321398
Email:	satpolpp@salatiga.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan peraturan Wali Kota salatiga nomor 125 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang data tenaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan, maka dipandang perlu untuk menyusun data ini

Tujuan Kegiatan
Pengumpulan data administrasI d1laksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi, terkaIt Jumlah PenyIdIk Pegawai, Negen SipiI (PPNS) di Kota Salatiga dan jumlah anggota LINMAS/HANSIP dI tiap Kelurahan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan dokumen dan koordinasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat per bulan

   Jumlah keadaan dinamis yang memungkinkan terganggunya pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur yang dapat tertangani tiap bulan
2. Jumlah pelanggaran pedagang kaki lima per bulan

   Jumlah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tiap bulan
3. Jumlah penanganan kejadian non kebakaran per bulan

   Jumlah kejadian yang timbul karena adanya operasi tangkap tawon, operasi tangkap ular, evakuasi hewan (kucing terjebak/masuk sumur, ulat bulu, burung, biawak, dsb), pelepasan cincin, pembersihan/penyemprotan, evakuasi mobil terperosok, pengambilan kunci tertinggal di dalam rumah, dll pada tiap bulan
4. Jumlah pelanggaran pemasangan reklame per bulan

   Jumlah pemasangan segala jenis produk atau media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat luas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tiap bulan
5. Jumlah korban kebakaran

   Jumlah korban karena terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat
6. Jumlah taksiran kerugian akibat kebakaran

   Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat
7. Jumlah penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota per bulan

   Jumlah kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah yang dapat tertangani tiap bulan
8. Jumlah kejadian kebakaran per bulan

   Jumlah kejadian terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat pada tiap bulan
9. Jumlah Anggota Linmas/Hansip Per Kelurahan

   Jumlah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak atau akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan per kelurahan
10. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

    Jumlah Petugas Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah penanganan kejadian non kebakaran per bulan

   Jumlah kejadian yang timbul karena adanya operasi tangkap tawon, operasi tangkap ular, evakuasi hewan (kucing terjebak/masuk sumur, ulat bulu, burung, biawak, dsb), pelepasan cincin, pembersihan/penyemprotan, evakuasi mobil terperosok, pengambilan kunci tertinggal di dalam rumah, dll pada tiap bulan
2. Jumlah taksiran kerugian akibat kebakaran

   Jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat
3. Jumlah kejadian kebakaran per bulan

   Jumlah kejadian terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat pada tiap bulan
4. Jumlah pelanggaran pedagang kaki lima per bulan

   Jumlah penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tiap bulan
5. Jumlah penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota per bulan

   Jumlah kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah yang dapat tertangani tiap bulan
6. Jumlah korban kebakaran

   Jumlah korban karena terbakarnya sesuatu dan atau suatu tempat
7. Jumlah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat per bulan

   Jumlah keadaan dinamis yang memungkinkan terganggunya pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur yang dapat tertangani tiap bulan
8. Jumlah pelanggaran pemasangan reklame per bulan

   Jumlah pemasangan segala jenis produk atau media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat luas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tiap bulan
9. Jumlah Anggota Linmas/Hansip Per Kelurahan

   Jumlah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak atau akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasy araka tan per kelurahan
10. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

    Jumlah Petugas Yang Berasal Dari Pegawaj Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan