Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Semester II

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
kavling 1 No 1 PLH BSD

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	perencanaan.dkp3tangsel@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Eselon 2:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dra. Kunti Bratajaya, S.IP
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Kavling 1 No 1 PLH BSD
Telepon:	021
Faksimile:	-
Email:	perencanaan.dkp3tangsel@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jasa pelayanan publik dalam aspek administrasi publik. Mengacu kepada emban dalam menyediakan layanan administrasi sudah barang tentu masyarakat merupakan pihak utama yang sangat bergantung terhadap adanya layanan publik tersebut, sehingga kepuasan masyarakat akan sangat bergantung kepada kesigapan unit-unit pelaksana dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud disini ialah segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi lainnya sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan tersebut bertujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya yang bersifat administratif dan/atau non-administratif baik berupa pengurusan surat-menyurat, pengaduan, pelaporan, maupun aktivitas lainnya. Pelayanan publik dilakukan oleh setiap institusi pemerintahan baik di level nasional hingga ke level daerah dan dapat dilakukan oleh pegawai, petugas, dan/atau setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan proses pelayanan publik. Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pemberi layanan dan pengatur layanan publik memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dalam hal administratif, seperti pengurusan surat-menyurat, pengaduan, dan berbagai macam layanan lainnya. Akan tetapi, dalam menjalankan aktivitas pelayanan tersebut diperlukan instrument/tools yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang disediakan. Oleh karenanya, pengukuran kinerja dari setiap unit pelayanan dapat menggunakan metode pengukuran yang sudah terstandarisasi, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri merupakan pengukuran yang dapat dilakukan oleh pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang paling obyektif dalam mengukur kinerja penyelanggaraan pelayanan publik, hal itu dinilai dikarenakan responden dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disini merupakan penerima manfaat dari adanya pelayanan publik tersebut. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat atau instrumen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2023, Kemenpan-RB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan surat tersebut, KemenPAN-RB mengingatkan bahwa semua penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan instansi baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Tujuan Kegiatan
Maksud dan tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah: 1) Berperan sebagai dasar dalam penerapan kebijakan, keputusan, aturan, standar kerja dalam lingkup penyelenggaraan negara berbasis layanan publik. 2) Mengukur tingkat kepuasan berdasarkan data riil sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan best practices di lingkungan pelayanan 5 publik yang diberikan oleh unit-unit pelayanan. 3) Sumber Informasi bagi instansi terkait sebagai dasar penerapan standar kerja yang tinggi utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 4) Menjadi bahan evaluasi, kritik, dan saran yang membangun untuk diterapkan oleh instansi penyedia jasa layanan public.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.