Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan di Kabupaten Bantul

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto No.1 Bantul

Telepon:	(0274)367277
Faksimile:	-
Email:	disnakertrans@bantulkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Istirul Widilastuti, S I P, M P A

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rina Dwi Kumaladewi, S H
Jabatan:	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Alamat:	Jl. Gatot Subroto, No, 1 Bantul
Telepon:	(0274)367277
Faksimile:	-
Email:	disnakertrans@bantulkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul khususnya pada Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas secara lebih spesifik yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial. Dalam melaksanakan ketugasan tersebut, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi di antaranya pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial dilaksanakan melalui beberapa sarana di antaranya adalah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama diatur pada bagian terpisah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dalam menunjang pelaksanaan ketugasannya terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan statistik Kompilasi Produk Administrasi Data Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan di Kabupaten Bantul.

Tujuan Kegiatan
1. Menunjang pelaksanaan hubungan industrial. 2. Mendukung pelaksanaan penetapan kebijakan, pemberian layanan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Peraturan Perusahaan

   Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan
2. Nama Perusahaan

   Sebutan bagi perusahaan sesuai akta pengesahannya.
3. Struktur Skala Upah

   Susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan
4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)

   Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh....
5. Jenis Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

   Jenis program kerja yang ditandai dengan pembayaran iuran dengan tujuan menerima manfaat dari program tersebut, seperti perlindungan, ganti rugi, atau lainnya terkait ketenagakerjaan.
6. Tenaga Kerja Perusahaan

   Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum
7. Perjanjian Kerja Bersama

   Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Perusahaan yang telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

   Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)