Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kudus

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3319.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus

Telepon:	0291 431328
Faksimile:	0291 434353
Email:	bppkad@kuduskab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dra. Pudjiastuti Setijaningrum
Jabatan:	Kepala Bidang Pendapatan
Alamat:	Jl. Simpang 7 Nomor 1 Kudus
Telepon:	0291431328
Faksimile:	0291434353
Email:	bppkad@kuduskab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kudus, maka BPPKAD melakukan updating data PBB sesuai dengan pengajuan wajib pajak, selain itu BPPKAD juga melakukan pendataan aktif pada objek yang belum terdata

Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan data wajib pajak yang akurat

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-08 s.d. 2024-01-12

Desain

2024-02-01 s.d. 2024-02-29

Pengumpulan Data

2024-05-28 s.d. 2024-11-29

Pengolahan Data

2024-05-29 s.d. 2024-11-29

Analisis

2024-05-30 s.d. 2024-11-29

Diseminasi Hasil

2024-12-09 s.d. 2024-12-13

Evaluasi

2024-12-23 s.d. 2024-12-27

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Nomor NPWP	NPWP	nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya	Pada saat pencatatan
Nomor NIK	NIK	Nomor yang tertera pada dokumen kependudukan bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia	Pada saat pencatatan
Wajib pajak/ Subjek pajak	Wajib pajak /Subyek pajak	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Pada saat pencatatan
Objek Pajak	Obyek pajak	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Pada saat pencatatan
PBB	PBB	pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan	Pada saat pencatatan
Desa/ kelurahan	Desa/kelurahan	kesatuan wilayah dengan banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa/kelurahan)	Pada saat pencatatan
Kecamatan	Kecamatan	bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat	Pada saat pencatatan
Nomor telepon	Nomor telepon	sebuah deretan angka yang digunakan untuk memanggil satu sambungan telepon ke sambungan yang lain dalam jaringan telekomunikasi telepon	Pada saat pencatatan
Status subjek pajak	Status subyek pajak	status penggunaan subjek pajak atas objek pajak seperti pemilik, pengelola, pemakai, sengketa	Pada saat pencatatan
Pekerjaan subjek pajak	Pekerjaan subyek pajak	aktivitas yang dengan sengaja dilakukan manusia untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas	Pada saat pencatatan
Nomor Persil	Persil	stilah yang digunakan untuk menyebutkan sebidang tanah dengan ukuran tertentu, baik untuk perkebunan atau perumahan	Pada saat pencatatan
Luas Tanah	Luas tanah	Luasan tanah Objek Pajak yang terkena pajak	Pada saat pencatatan
Jenis Tanah	Jenis tanah	istilah teknis klasifikasi tanah, ilmu yang berhubungan dengan kategorisasi tanah secara sistematis	Pada saat pencatatan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	KUDUS

Metode Pengumpulan Data
Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan

Sarana Pengumpulan Data
PAPI, CAWI

Unit Pengumpulan Data
Rumah Tangga, Usaha/perusahaan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Rumah Tangga, Usaha/perusahaan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-12-13;
Digital (softcopy): 2024-12-13;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Desa/Kelurahan
Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
Wajib pajak (WP)
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Luas tanah
Luasan tanah objek pajak yang terkena pajak
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi....
Status Pekerjaan
Kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan.
Kecamatan
Sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum yang dipimpin oleh camat
Objek pajak (OP)
Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
Status subjek pajak
Status penggunaan subjek pajak atas objek pajak seperti pemilik, pengelola, pemakai, sengketa

Indikator Kegiatan

Potensi Pendapatan PBB
Nilai pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan
Jumlah wajib pajak PBB
Jumlah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Jumlah obyek pajak PBB
Jumlah tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.