Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Metro

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. AH. Nasution No. 3 Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota Metro

Telepon:	0725-49500
Faksimile:	-
Email:	bagianhukum@metrokota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Fachruddin, SH
Jabatan:	Kepala Bagian Hukum
Alamat:	Jl. Jendral A.H.Nasution Nomor 3 Metro Lampung
Telepon:	(0725) 49500
Faksimile:	-
Email:	kotametrobagianhukum@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan pemerintahan Dalam Negara hukum seperti halnya Negara Indonesia peran regulasi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus tunduk, berdasar dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kota Metro sebagai daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, juga dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Selain itu, menjadi acuan bagi Pemda dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap wajah daerahnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi rancangan perda, rancangan perkada dan rancangan peraturan DPRD bersifat wajib. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, penyusun produk hukum yang dalam hal ini ada OPD teknis harus juga mengerti tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah baik secara teknis maupun tata naskahnya.

Tujuan Kegiatan
a. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum; b. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum; c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; d. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegak hukum dan kepastian hukum.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.