Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Eselon 2: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Fachrul Ihsan Syaf'at, S.STP
Jabatan: Tim Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
Alamat: Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: 0213450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pegawasan Organisasi Kemasyarkatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan, sehingga dibentuklah Tim Terpadu Pengawasan Ormas dimana Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pengawasan Ormas. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Kegiatan ini adalah memastikan bahwa telah dijalankannya amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pegawasan Organisasi Kemasyarkatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan bahwa Telah dibangun Timdu Pengawasan Ormas Tingkat Provinsi dan Daerah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-09 s.d. 2023-01-15
Desain
2023-01-16 s.d. 2023-01-23
Pengumpulan Data
2023-03-06 s.d. 2023-08-31
Pengolahan Data
2023-09-01 s.d. 2023-10-31
Analisis
2023-11-01 s.d. 2023-11-30
Diseminasi Hasil
2023-12-01 s.d. 2023-12-31
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Kode WilayahKode WilayahIdentitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan ilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia. Januari s.d Desember
Nama WilayahNama WilayahData dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau Januari s.d Desember
Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Status Tim terpaduPengawasan Ormas Provinsi Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada Level Provinsi dimana tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bada tabel ini ditampilkan status apakah tim pengawasan ormas tersebut telah didirikanJanuari s.d Desember
Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait.Januari s.d Desember
Sudah Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang telah membentuk TIMDU PENGAWASAN ORMAS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Januari s.d Desember
Belum Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Januari s.d Desember

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-12-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Nama Wilayah
    Data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau
  2. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat di Provinsi
    Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat pada Level Provinsi dimana tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bada tabel ini ditampilkan status apakah tim pengawasan ormas tersebut telah didirikan
  3. Sudah Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat
    umlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota
  4. Belum Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat
    Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang belum membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat
    Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang Belum membentuk tim terpadu pengawasan organisasi masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota
  2. Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat
    Jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi terkait yang telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota