Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Rancangan Peraturan Daerah yang Disetujui Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Rancangan Peraturan Daerah yang Disetujui Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Udayana no. 11 Mataram
Telepon: 0370642965, 642966, 645828
Faksimile: 0370642965, 642966, 645828
Email: tatausahasetdprdntb@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Sekretaris Dewan Provinsi NTB

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Muhammad Erwan, S.STP
Jabatan: Kepala Bagian Umum dan Humas
Alamat: Jalan Udayana Nomor 11 Mataram
Telepon: 0370)62495
Faksimile: (0370)645828
Email: dprdntbhumas@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Di Tingkat Provinsi, Yang Disusun Berupa Peraturan Daerah (Perda). Kompilasi Produk Hukum Berupa Perda Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Penegakan Produk Hukum Daerah serta mendokumentasikan Produk Hukum Daerah.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Dan Penegakan Produk Hukum Daerah serta mendokumentasikan Produk Hukum Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-02-29
Desain
2024-01-01 s.d. 2024-02-29
Pengumpulan Data
2024-03-01 s.d. 2024-12-31
Pengolahan Data
2024-12-01 s.d. 2024-12-31
Analisis
2025-01-01 s.d. 2025-01-31
Diseminasi Hasil
2025-02-01 s.d. 2025-02-28
Evaluasi
2025-03-01 s.d. 2025-03-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang Disetujui menjadi Peraturan Daerah ProvinsiPeraturan/RegulasiPeraturan dan tata yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur yang memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit dan sudah disetujui Pada saat pengumpulan
Penginisiasi Rancangan Peraturan DaerahPenginisiasi Rancangan Peraturan DaerahPihak yang menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan DaerahPada saat pengumpulan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
NUSA TENGGARA BARATKOTA MATARAM
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Produk Hukum

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Produk Hukum

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-02-28;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Penginisiasi Rancangan Peraturan Daerah
    Pihak yang menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
  2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang Disetujui menjadi Peraturan Daerah Provinsi
    Banyaknya Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang Disetujui Menjadi Peraturan Daerah Provinsi
    Banyaknya Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Provinsi.