Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.1308.013

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Soekarno-Hatta, Balai Nan Duo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh

Telepon:	075292037
Faksimile:	-
Email:	dinsos@limapuluhkotakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	GUSNI ELVIRA, SKM, MKM
Jabatan:	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
Alamat:	DINAS SOSIAL
Telepon:	(0752)92037
Faksimile:	-
Email:	dinsos.kab50kota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Sektoral Dinas Sosial merupakan salah satu kegiatan rutin pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan data terkini yang meliputi Penduduk Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Panti Asuhan, Pusat Rehabilitasi Narkoba, Rumah Singgah, Jumlah dan Luas Makam Pahlawan, Kelompok Bansos Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Kelompok Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bansos RTLH Fakir Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dengan adanya Metadata Statistik sektoral akan memudahkan dalam pencarian, pengelolaan data dan informasi serta untuk menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik.

Tujuan Kegiatan
Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Penduduk Miskin, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Panti Asuhan, Pusat Rehabilitasi Narkoba, Rumah Singgah, Jumlah dan Luas Makam Pahlawan, Kelompok Bansos Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Kelompok Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bansos RTLH Fakir Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota serta untuk mengetahui realisasi kegiatan strategis lainnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
≤ SMP

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Rumah Singgah

   Tempat penampungan sementara bagi lansia terlantar, anak terlantar, odgj terlantar, gelandangan dan pengemis
2. Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Pusat, Sharing Provinsi, Kabupaten (Murni)

   Bantuan pembayaran pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
3. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti

   Rehabilitasi sosial berupa bantuan pangan, sandang, dan papan untuk lanjut gelandangan dan pengemis
4. Jumlah Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga (LK3)

   Media konsultasi untuk individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologi dalam keluarga
5. Jumlah Yayasan

   Sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan keagamaan
6. Jumlah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS)

   Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial setiap LKS di Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS

   Jumlah Organisasi yang melaksanakan kesejahteraan sosial baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum
8. Jumlah Karang Taruna (KT)

   Organisasi yang merupakan wadah dan sarana sebagai perkebangan bagi masyarakat atas kesadaran dan tanggung jawab sosial
9. Bansos Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RLTH FM)

   Bantuan sosial berupa bahan material bangunan, untuk rebahibilitasi rumah tidak layak huni, jadi lebih layak untuk di tempati dan memenuhi standar keselamatan bangunan
10. Jumlah Pusat Rehabilitasi Narkoba

    Tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
11. Jumlah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)

    Lembaga non pemerintah yang bersifat terbuka, independen serta mandiri, yang dibentuk di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota
12. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

    Rehabilitasi sosial berupa bantuan pangan, sandang, dan papan untuk penyandang disalbilitas terlantar
13. Kelompok Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

    Bantuan Pemberian Modal Barang untuk Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan kepada Fakir Miskin secara individu
14. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

    Jumlah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar
15. Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

    Rehabilitasi sosial berupa bantuan pangan, sandang, dan papan untuk lanjut usia terlantar
16. Kelompok Bansos Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)

    Kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang, atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluaganya.
17. Jumlah Kepala Keluarga Miskin

    Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator penentu kemiskinan baik itu sandang, pangan, dan papan
18. Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

    Perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan logistik, sandang, pangan, dan layanan psikososial untuk korban bencana
19. Luas Taman Makam Pahlawan

    Luas lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang kabupaten lima puluh kota yang berjasa bagi Negara Republik Indonesia
20. Jumlah Panti Asuhan

    Jumlah Lembaga pelayanan yang didirikan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk membantu kehidupan individu atau kelompok masyarakat
21. Jumlah Penduduk Miskin

    Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan
22. Jumlah Keluarga Miskin Yang Menerima Bantuan Sosial Pangan (Rastra/ BPNT)

    Bantuan pangan yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada dalam DTKS
23. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

    Rehabilitasi sosial berupa bantuan pangan, sandang, dan papan untuk anak terlantar
24. Jumlah Taman Makam Pahlawan

    Lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa bagi Negara Republik Indonesia
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial

    Organisasi yang melaksanakan kesejahteraan sosial baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum

Indikator Kegiatan

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

   Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
2. Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

   Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
3. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

   Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
4. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

   Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

   Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
6. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial

   Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial
7. Persentase PPKS yang tertangani

   Persentase PPKS yang tertangani
8. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

   Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial