Detail Metadata Kegiatan Statistik

Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Cilacap 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Cilacap

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jend. Sudirman No. 16 Cilacap
Telepon: 0282521304
Faksimile: 0282521304
Email: bppkad@cilacapkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Eselon 2: Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Teknis
Nama: -
Jabatan: Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 7 Cilacap
Telepon: 0282 533461
Faksimile: 0282 521304
Email: bppkadcilacap@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pesatnya perkembangan pembangunan di wilayah Cilacap barat khususnya di daerah Majenang dan Wanareja serta belum pernah adanya pendataan di wilayah tersebut.

Tujuan Kegiatan
1. Pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cilacap. 2. Optimalisasi pendapatan daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-13 s.d. 2023-02-20
Desain
2023-02-22 s.d. 2023-02-23
Pengumpulan Data
2023-03-01 s.d. 2023-08-31
Pengolahan Data
2023-03-01 s.d. 2023-08-31
Analisis
2023-03-01 s.d. 2023-08-31
Diseminasi Hasil
2024-03-12 s.d. 2024-03-28
Evaluasi
2024-05-01 s.d. 2024-06-28

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Subjek PajakMeliputi nama wajib pajak, alamat, dan informasi yang berhubungan dengan kepemilikan suatu objek pajakOrang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di IndonesiaSetahun yang lalu
Objek PajakMeliputi luas bangunan, luas tanahSegala sesuatu yang dikenakan pajak, dalam hal ini pajak atas luas tanah dan luas bangunanSetahun yang lalu

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHCILACAP
Metode Pengumpulan Data
Pengamatan, Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Rumah Tangga

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 10
Pengumpul data/enumerator: 66

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA

Unit Analisis
Rumah Tangga

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-03-12;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Objek Pajak
    Segala sesuatu yang dikenakan pajak, dalam hal ini pajak atas luas tanah dan luas bangunan
  2. subjek pajak
    Orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Meliputi nama wajib pajak, alamat, dan informasi yang berhubungan dengan kepemilikan suatu objek pajak

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Pajak Daerah
    Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.