Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Sumatera Barat 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Sumatera Barat

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Produktivitas

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-22.1300.009

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sudirman No. 51 Padang
Telepon: 08116920249
Faksimile: -
Email: surat.rokum@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Eselon 2: Kepala Biro Hukum

Penanggung Jawab Teknis
Nama: M. Rezha Fahlevie, SH, MH
Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum
Alamat: Jl. Jendral Sudirman, No. 51
Telepon: 0751-31458
Faksimile: 0751-31458
Email: biro.hukum@sumbarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Tahapan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Belum Terdokumentasi Dengan Baik Mengakibatkan Proses/alur Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Belum Terkontrol Dengan Baik, Sehingga Diperlukan Tools Pendukung Yang Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan 2. Tahapan fasilitasi bantuan hukum yang memerlukan tertib administrasi inventarisasi data yang lebih baik lagi terhadap gugatan perkara dan bantuan advokasi hukum yang diajukan ke Biro Hukum

Tujuan Kegiatan
1. Untuk mengetahui jumlah capaian target (output),dan persentase fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan/pembentukan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota sampai ditetapkan dan diundangkannya produk hukum daerah tersebut. 2. Untuk mengetahui jumlah pencapaian target (output) ,dan persentase fasilitasi bantuan hukum, berupa penanganan perkara pemerintah daerah di pengadilan, serta bantuan advokasi terhadap masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-11-01 s.d. 2022-11-30
Desain
2022-12-01 s.d. 2022-12-30
Pengumpulan Data
2023-01-02 s.d. 2023-12-29
Pengolahan Data
2023-01-02 s.d. 2023-12-29
Analisis
2023-01-02 s.d. 2023-12-29
Diseminasi Hasil
2023-06-01 s.d. 2023-12-29
Evaluasi
2024-01-02 s.d. 2024-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannyaPengumpulan Rancangan /Draft Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/KotaJumlah rancangan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang dapat dihimpun dalam satu tahunselama tahun 2023
Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi pembentukannyaPenetapan Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai data yang ditargetkan bedasarkan data prolegda/propemperdaJumlah rancangan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota yang telah dihimpun dan ditetapkan sebagai target dalam satu tahun.selama tahun 2023
Jumlah Target perkara yang akan difasilitasiPenetapan perkara/gugatan ke Pemda yang telah diinventarisasi berdasarkan data tahun sebelumnya dan tahun berjalanJumlah perkara yang telah dihimpun dan ditetapkan sebagai target dalam satu tahun.selama tahun 2023
Jumah perkara yang diselesaikanData perkara/gugatan ke Pemda yang telah ditindaklanjutiJumlah perkara yang dapat ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dalam satu tahun selama tahun 2023

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TRIWULANAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
SUMATERA BARATKEPULAUAN MENTAWAI
SUMATERA BARATPESISIR SELATAN
SUMATERA BARATSOLOK
SUMATERA BARATSIJUNJUNG
SUMATERA BARATTANAH DATAR
SUMATERA BARATPADANG PARIAMAN
SUMATERA BARATAGAM
SUMATERA BARATLIMA PULUH KOTA
SUMATERA BARATPASAMAN
SUMATERA BARATSOLOK SELATAN
SUMATERA BARATDHARMASRAYA
SUMATERA BARATPASAMAN BARAT
SUMATERA BARATKOTA PADANG
SUMATERA BARATKOTA SOLOK
SUMATERA BARATKOTA SAWAH LUNTO
SUMATERA BARATKOTA PADANG PANJANG
SUMATERA BARATKOTA BUKITTINGGI
SUMATERA BARATKOTA PAYAKUMBUH
SUMATERA BARATKOTA PARIAMAN
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Data Rekapitulasi Pelaksanaan Fasilitasi Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : OPD

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pencatatan Manual

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 4
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : OPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-02-01;
Digital (softcopy): 2024-02-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumah perkara yang diselesaikan
    Jumah perkara masuk untuk difasilitasi penanganannya sampai diselesaikan
  2. Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang akan difasilitasi pembentukannya
    Jumlah target rancangan produk hukum daerah yang diusulkan untuk difasilitasi pembentukannya dan telah ditetapkan bersama DPRD dan OPD Pengusul/Pemrakarsa
  3. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya
    Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi pembentukannya
  4. Jumlah Target perkara yang akan difasilitasi
    Jumlah gugatan perkara yang akan difasilitasi penanganannya di pengadilan

Indikator Kegiatan

  1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan
    Persentase penanganan perkara yang diselesaikan oleh pemerintah Provinsi
  2. Persentase produk hukum
    Persentase produk hukum yang difasiltasi pembentukannya sampai diundangkan