Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pemuda No.127-133, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon: (024) 3517283
Faksimile: 024 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2: Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Jabatan: Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Alamat: Jl. Pemuda No. 127-133, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon: (024) 3517283
Faksimile: Faksimile : 024 3514351
Email: inspektorat@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memastikan bahwa wajib lapor LHKPN telah melaporkan harta kekayaan pada aplikasi elhkpn.kpk.go.id/ dalam rangka pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-09-01 s.d. 2023-12-31
Desain
2023-09-01 s.d. 2023-12-31
Pengumpulan Data
2024-01-01 s.d. 2024-02-28
Pengolahan Data
2024-03-01 s.d. 2024-03-15
Analisis
2024-03-01 s.d. 2024-03-15
Diseminasi Hasil
2024-03-18 s.d. 2024-03-22
Evaluasi
2024-03-18 s.d. 2024-03-22

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Wajib Lapor LHKPNJumlah Wajib Lapor LHKPNWajib Lapor LHKPN merupakan seseorang sesuai kewajiban pelaporan LHKPN yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasal 5 ayat (3), “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat”.2 bulan
Jumlah Wajib Lapor yang telah Melaporkan LHKPNJumlah Wajib Lapor yang telah melaporkan LHKPNJumlah Wajib Lapor yang telah melaporkan harta kekayaannya2 bulan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHCILACAP
JAWA TENGAHBANYUMAS
JAWA TENGAHPURBALINGGA
JAWA TENGAHBANJARNEGARA
JAWA TENGAHKEBUMEN
JAWA TENGAHPURWOREJO
JAWA TENGAHWONOSOBO
JAWA TENGAHMAGELANG
JAWA TENGAHBOYOLALI
JAWA TENGAHKLATEN
JAWA TENGAHSUKOHARJO
JAWA TENGAHWONOGIRI
JAWA TENGAHKARANGANYAR
JAWA TENGAHSRAGEN
JAWA TENGAHGROBOGAN
JAWA TENGAHBLORA
JAWA TENGAHREMBANG
JAWA TENGAHPATI
JAWA TENGAHKUDUS
JAWA TENGAHJEPARA
JAWA TENGAHDEMAK
JAWA TENGAHSEMARANG
JAWA TENGAHTEMANGGUNG
JAWA TENGAHKENDAL
JAWA TENGAHBATANG
JAWA TENGAHPEKALONGAN
JAWA TENGAHPEMALANG
JAWA TENGAHTEGAL
JAWA TENGAHBREBES
JAWA TENGAHKOTA MAGELANG
JAWA TENGAHKOTA SURAKARTA
JAWA TENGAHKOTA SALATIGA
JAWA TENGAHKOTA SEMARANG
JAWA TENGAHKOTA PEKALONGAN
JAWA TENGAHKOTA TEGAL
Metode Pengumpulan Data
Mengisi Kuesioner Sendiri

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Individu

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-03-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Wajib Lapor yang Telah Melaporkan LHKPN
    Jumlah Wajib Lapor yang telah melaporkan harta kekayaannya
  2. Jumlah Wajib Lapor LHKPN
    Wajib Lapor LHKPN merupakan seseorang sesuai kewajiban pelaporan LHKPN yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasal 5 ayat (3), “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum....

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Wajib Lapor yang Telah melaporkan LHKPN
    Jumlah Wajib Lapor yang telah melaporkan harta kekayaannya