Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat

Telepon:	021 3822070, 021 3865703, 021 3800590
Faksimile:	021 3454451
Email:	bakesbangpol@jakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Joko Agus Setyono
Eselon 2:	Taufan Bakri

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Entis Sutisna
Jabatan:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Alamat:	Gedung Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Blok H Lantai 13 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10110
Telepon:	(021) 3454451
Faksimile:	(021) 3454451
Email:	sekpim-bakesbangpol@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 dalam hal penyampaian data dan metadata kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2023 dengan mengumpulkan data yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023; - Tersedianya data statistik sektoral di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Data Indeks Demokrasi (IDI) Provinsi DKI Jakarta

   indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia (Sumber : Buku “lndeks Demokrasi Indonesia 2021 : Tantangan dan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024”)
2. Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar di DKI Jakarta

   Keterangan yang benar dan nyata tentang kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu (Sumber : KBBI)
3. Data Nama Forum Bentukan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat

   badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif (Sumber : KBBI)
4. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing

   Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. (Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah)
5. Data Wilayah Rawan Konflik di DKI Jakarta

   mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat; percekcokan; perselisihan; pertentangan (Sumber : KBBI)
6. Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi

   Sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan. (Sumber : Buku “lndeks Demokrasi Indonesia 2021 : Tantangan dan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024”)
7. Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi

   sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri (Sumber : Buku “lndeks Demokrasi Indonesia 2021 : Tantangan dan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024”)
8. Data Sekretariat Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta

   perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu (Sumber : KBBI)
9. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik

   Proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan tentang segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (Sumber : KBBI)
10. Data Unjuk Rasa di DKI Jakarta

    pernyataan protes yang dilakukan secara massal; demonstrasi (Sumber : KBBI)
11. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

    Daya tahan tata kehidupan perekonomian (suatu negara) (Sumber : KBBI)
12. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

    Dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial....
13. Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan Terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

    Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Sumber: UU RI Nomor....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4)
2. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik

   Proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran
3. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

   Perihal tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik); daya tahan tata kehidupan perekonomian (suatu negara) (Sumber : KBBI)
4. Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing

   Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
5. Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan Terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

   Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,kehendak,